DPR Anggap Wajar Kunjungan Partai Komunis Vietnam

MONITOR, Jakarta – Pemerintah Indonesia dan Vietnam menjalin kerjasama serta menyepakati kenaikan nilai perdagangan kedua negara secara bertahap dari US$ 6,3 miliar pada tahun 2016, menjadi US$ 10 miliar pada tahun 2018.

Dalam kerjasama ini, Vietnam mengakui Indonesia sebagai mitra penting dalam menggali berbagai potensi kerjasama di berbagai bidang. Sebab, Indonesia sangat terbuka dalam pergaulan internasional termasuk Vietnam yang merupakan bagian dari komunitas ASEAN.

Terkait hal itu, Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari tidak mempermasalahkan kedatangan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, Nguyen Phu Trong ke Indonesia.

"Saya lebih pada melihat kedatangan Sekjen Partai Komunis Vietnam adalah bentuk kunjungan bilateral. Tidak ada maksud apa-apa," kata Abdul Kharis di Gedung DPR RI, Jakarta, (22/8).

Kharis menilai, kerjasama itu tidak ada bedanya dengan kerjasama Parlemen Indonesia bersama negara-negara Rusia, China dan sebagainya. "Ini dalam kontek bilateral saja," sebut Politisi PKS itu.

Karena kunjungan dalam bentuk bilateral, kata Kharis, maka tak layak untuk dibesar-besarkan. "PKI kan di Indonesia, beda dengan Partai Komunis Vietnam," ujarnya saat menyinggung TAP MPRS No 25 Tahun 1966 tentang larangan kegiatan komunis di Indonesia.