MONITOR, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menyiapkan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk Pilkada serentak 2018 dan Pemilihan Umum serentak 2019. Dalam waktu dekat, Komisi II DPR RI dan KPU serta Bawaslu akan membahasnya. Demikian disampaikan Anggota DPR Komisi II, Hetifah Sjaifudian.
"KPU dan Bawaslu sudah menyampaikan surat untuk pembahasan Peraturan KPU (PerKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu). PKPU yang akan dibahas tidak hanya Pilkada, tapi juga PKPU Pemilu 2019. Tadi Komisi II sudah rapat internal untuk menyepakati pembahasan tersebut. Pembahasan akan dimulai besok", ujar Hetifah kepada MONITOR, di Jakarta pada Senin (21/8).
Politisi Golkar itu juga menegaskan bahwa rapat konsultasi PKPU dan Perbawaslu sangat penting untuk menyelaraskan peraturan dengan UU. Ia menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu tidak membatalkan kewajiban rapat konsultasi KPU dan Bawaslu dengan Komisi II.
"Putusan MK hanya menghapus ketentuan yang mengikat. Hanya klausul 'mengikatnya' yang dihapus. Rapat konsultasinya tetap wajib", jelas Hetifah
Selain akan membahas PKPU dan Perbawaslu, Komisi II juga akan membahas beberapa RUU penting di DPR seperti RUU Pertanahan dan Rancangan Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas).
"Ada banyak RUU penting yang akan dibahas di Komisi II. Ada RUU Pertanahan, Perppu Ormas. Juga yang pasti kami membahas RAPBN 2018", tutup Hetifah.
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar mengucapkan selamat memperingati Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus…
MONITOR, Jakarta - Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI)…
MONITOR, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar suku bunga program Permodalan Nasional Madani (PNM)…
MONITOR, Surakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati memberikan catatan kritis…
MONITOR, Badung - Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza melakukan kunjungan kerja ke Koperasi Simpan…
MONITOR, Bali – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat…