KBNU Jabar Tak Akan Dukung Calon Kepala Daerah Pro FDS

MONITOR, Bandung – Salah satu poin penting dalam pernyataan bersama Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (KBNU) untuk menolak Kebijakan FDS hari ini, Sabtu, 12 Agustus 2017 di Gedung Dakwah PWNU Jabar adalah KBNU Jabar tidak akan mendukung calon kepala daerah yang pro FDS.

“KBNU Jabar tidak akan mendukung calon gubernur, bupati, atau walikota, yang mendukung atau melaksanakan sistem full day school tersebut,” ujar Ketua PWNU Jabar KH Hasan Nuri Hidayatullah.

Menurut Gus Hasan, kebijakan FDS ini telah membuat masyarakat yang selama ini terbantu dengan keberadaan madrasah menjadi resah. Kebijakan ini cenderung digeneralisasi dan tanpa melihat kesiapan sekolah.

“Kebijakan ini tidak senapas dengan UU Sistem Pendidikan Nasional yang selama ini cukup demokratis, dengan mendirikan satuan-satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kesiapan sekolah atau madrasah masing-masing,” lanjut Gus Hasan.

Alasan penerapan full day school yang didasarkan pada asumsi bahwa anak-anak kota seharian penuh ditinggalkan orang tuanya sehingga dikhawatirkan terjerumus dalam pergaulan bebas, menurut Gus Hasan, tidak sepenuhnya benar.

“Pada kenyataanya kota-kota besar di Indonesia tidak sepenuhnya meninggalkan tradisi, nilai-nilai, dan pendidikan agama yang sudah berlangsung selama ini,” katanya.

Juga tidak semua orang tua peserta didik bekerja sehari penuh, khususnya mereka yang tinggal di pedesaan, yang bekerja sebagai petani dan nelayan yang separuh waktunya dalam sehari tetap bisa dipakai bersama-sama dengan putra-putri mereka.

Gus Hasan juga mengingatkan bahwa belajar tidak selalu identik dengan sekolah. Interaksi sosial peserta didik dengan lingkungan tempat tinggalnya juga bagian dari proses pendidikan karakter sehingga mereka tidak tercabut dari nilai-nilai adat tradisi dan kebiasaan yang berkembang selama ini.

Gus Hasan meminta pemerintah untuk tidak menggeneralisasi bahwa seluruh siswa mengalami masa-masa sendirian di tengah penantian orang tua mereka yang sedang bekerja. Asumsi ini berasal dari pemahaman yang keliru mengenai realitas masyarakat perkotaan dengan anggapan bahwa seluruh orang tua siswa adalah pekerja kantoran.

“Mengingat tingginya gejolak serta keresahan yang terjadi di kalangan masyarakat akibat kebijakan tersebut, maka dengan ini keluarga besar Nahdlatul Ulama Jawa Barat meminta kepada Gubernur Jawa Barat dan Bupati serta Walikota se-Jawa Barat untuk segera menerbitkan surat edaran penolakan kebijakan full day school,” ujar Gus Hasan menutup keterangannya.