Isu Reshuffle Lahirkan Manuver Miskin Etika

Oleh : Dahnil Anzar Simanjuntak*

Sewajarnya politik kekuasaan, segala cara dilakuan guna mencapai apa yang ingin diraih, setidaknya hal itu dapat menggambarkan kondisi kekinian saat 'yang berkepentingan' menyambut isu rencana reshuffle jilid III Kabinet Jokowi-JK.

Agaknya, prilaku mikin etika para politisi belakangan ini, juga terasa terkait dengan isu rencana reshuffle yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.

Baru-baru ini beredar kabar bohong atau hoax yang ditujukan kepada para menteri, misal soal Menteri ESDM Ignasius Jonan yang diserang melalui foto bersama staf khususnya, Tiba-tiba ada pihak yang mendukung Mantan Menteri Perhubungan itu untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden.

(Baca: Kursi Panas Menteri ESDM dan Manuver Halalkan Segala Cara)

Isu reshuffle membuat sebagian pihak yang ingin menggeser atau bernafsu menjadi menteri pun rajin menebar politik kotor, melalui fitnah yang mengabaikan etika. Tengok saja, apa yang dialami Susi Pudji Astuti, Menteri Kelautan, Ignasius Jonan Menteri ESDM yang diterpa berbagai fitnah, Muhadjir Effendy Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Jika dibiarkan tentu praktik-praktik kotor dalam politik akan mengganggu ruang publik, mulai dari yang nyata hingga yang maya. Kondisi yang memang harus memaksa si empunya isu reshuffle segera bertindak guna meredam kabar bohong yang terus beredar menyudutkan nama seseorang.

Kekuasaan telah mengotori ruang publik kita dengan Hoax. Politik miskin etika ini sudah terlalu mengotori kehidupan sosial politik kita, penting buat Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan rencana reshuffle untuk menghindari tambahan polemik kotor di ruang sosial politik kita. Kebisingan politik Indonesia yang cendrung tidak produktif ini terang menganggu, dan menghabiskan energi positif Indonesia untuk pembangunan. Sikap tegas dan terang Presiden penting, untuk menghindari polemik yang tidak produktif.

*Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah