MONITOR, Surabaya – Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur meminta maaf adanya insiden pemasangan bendera merah putih terbalik di halaman sekretariat DPD PKS Situbondo.
"Kami berterima kasih kepada masyarakat sekitar sekretariat PKS Situbondo yang telah mengingatkan, dan memohon maaf atas kelalaian tersebut," ujar Ketua Umum DPW PKS Jatim Arif Hari Setiawan ketika dikonfirmasi Antara di Surabaya, Sabtu (5/8).
Pihaknya juga mengaku telah menegur pengurus PKS setempat karena menyangkut bendera negara serta mendapat laporan dan pernyataan bahwa hal tersebut murni kelalaian, bukan kesengajaan.
DPW PKS Jatim, kata dia, juga akan mengingatkan seluruh jajaran pengurus dan kadernya untuk menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan dengan khidmat dan cermat.
"Tiap tahun kami telah menyampaikan edaran kepada seluruh jajaran pengurus untuk melakukan peringatan tujuh belasan di sekretariat-sekretariat partai bersama masyarakat, yang puncaknya dilakukan dengan upacara bendera pada 17 Agustus," ucapnya.
Biasanya, lanjut dia, awal Agustus sekretariat-sekretariat PKS sudah mempersiapkan upacara, termasuk pembaruan bendera dan tiang yang akan digunakan.
Sebelumnya, pada Jumat (4/8), perangkat Desa Talkadang, Kecamatan Kota Situbondo, mendapat laporan adanya pemasangan bendera merah putih terbalik di sekretariat PKS setempat.
Foto-foto bendera terbalik (putih-merah) tersebut bahkan telah menyebar dan menjadi viral di sejumlah sosial media. (ANT)
MONITOR, Depok - Rangkaian sidang pleno Konferensi Cabang (Konfercab) V Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota…
MONITOR, Jakarta - Tujuh kepala pusat kajian kepesantrenan dari tujuh Universitas Islam Negeri (UIN) siap…
MONITOR, JAKARTA - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dinilai…
MONITOR, Ciputat - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Asep Saepudin Jahar.,MA.,Ph.D…
MONITOR, YOGYAKARTA – Krisis ekologis dan persoalan lingkungan kontemporer yang kian kompleks menuntut solusi nyata…
MONITOR, Jakarta — Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum Republik Indonesia, menyelenggarakan…