MONITOR, Jakarta – Pidato Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Victor Bungtilu Laiskodat di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menyatakan Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional mendukung negara khilafah dan intoleran mendapat berbgai macam tanggapan.
Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun mengatakan, pertama, pernyataan Victor tersebut memerlukan verifikasi, karena datanya sangat mungkin salah.
"Karena apa benar Partai Gerindra itu mendukung khilafah, itu kan memerlukan data, misalnya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang dimiliki Gerindra itu tidak ada istilah itu. demikian juga dengan partai lain. Saya kira datanya lebih kepada simplifikasi ya," kata Ubedilah saat dihubungi monitor.co.id, Sabtu (5/8).
Menurutnya, pernyataan Victor yang mengatakan Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang pembubaran Organisasi Kemasyarakatan, karenanya partai-partai-partai tersebut mendukung khilafah adalah analisis yang sangat terburu-buru. Pasalnya menolak Perppu itu tidak ada relasinya dengan mereka itu kemudian mendukung khilafah.
"Lebih kepada spirit Demokrasi yang mereka ingin perjuangkan. Ini saya kira perlu membedakan antara HTI dengan Gerindra, dengan Demokrat, dengan PKS dan dengan PAN. Itu sangat jauh,"ungkapnya.
Menurutnya, pernyataan Victor tersebut memberi pengaruh negatif kepada Partai Nasdem.ikatakan Ubedilah, Nasdem perlu sadar bahwa pernyataan yang tidak berbasis kepada data itu akan menimbulkan pandangan publik terhadap partai yang ada di belakangnya.
"Karena kan tidak bisa melepaskan relasi antara politisi dengan partai, ketika politisi itu sudah melekat dengan tubuhnya partai, maka pernyataannya akan memberi implikasi kepada pandangan publik tentang tokoh itu. Kalau pandangan publik kepada tokoh itu negatif, dan publik memahami bahwa dia dari partai, maka pandangan terhadap partai juga akan negatif," paparnya.
Dia menjelaskan, di era demokrasi digital ini sekarang, dimana informasi begitu mudah diterima oleh publik melalui media sosial dan lain sebagainya, maka dengan mudah informasi itu atau pernyataan-pernyataan politisi itu menyebar.
"Sehingga kemudian memunculkan pandangan publik yang meluas. kalau pernyataannya negatif maka publik akan menilai negatif juga kepada partainya," tambahnya.
"Oleh karena itu saya kira politisi ini harus hati-hati kalau berbicara. Kita banyak politisi, yang orientasinya hanya kepentingan politik. tapi jika seorang politisi sudah bergeser menjadi politisi negarawan maka dia akan mementingkan kepentingan nasional, kepentingan bangsa yang lebih besar, dibanding kepentingan kelompoknya yang kemudian merusak hubungan politik antar partai politik dan lain sebagainya. Saya kira itu yang dialami politisi sekarang," pungkasnya.
MONITOR, Makkah - Kementerian Haji dan Umrah RI melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab…
MONITOR, Bogor - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP)…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menekanankan pentingnya antisipasi untuk mencegah Indonesia menjadi…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin pembukaan masa sidang DPR RI. Saat…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menyoroti kelangkaan Bahan…