Jika ada pungli KTP, Tjahjo minta masyarakat lapor ke Kemendagri

MONITOR, Jakarta – Praktek Pungutan Liar (Pungli) pada proses pembuatan KTP elektronik masih kerap terjadi. Kondisi tersebut terjadi bukan hanya di tingkat daerah, melainkan di kota-kota besar, termasuk DKI Jakara.

Dilansir dari laman kemdagri.go.id, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta kepada masyarakat jika menemukan pungli segera melaporkannya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Persoalannya, warga hanya berani melaporkannya ke Ombudsman. Harusnya mereka melaporkan ke kita, kelurahan dan kecamatan mana, siapa oknumnya,” kata Tjahjo di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (2/8).

Adanya aksi pungli pembuatan KTP elektronik ini menurut dia merupakan hasil pendataan dari Ombudsman. Namun ke depan, ia mendorong agar masyarakat berani melaporkan tindakan oknum tersebut ke instansinya.

Kemendagri sendiri menyadari kalau pungli ini sangat perlu dicermati. Bahkan, ada daerah yang sudah menggunakan sistem yang baik, namun pungli tetap tak terhindari. Hal ini dianggap sebagai ulah oknum di lembaga pelayanan publik.

“Pemerintah sendiri telah banyak berupaya memberantas pungli. Rambu-rambu sudah ada, sistem sudah ada perbaikan, dan dibentuk tim terpadu,” ujar dia.

Ada juga yang membandingkan dengan Singapura, kata Tjahjo adalah dua perumpamaan yang sangat berbeda. Sebab, negara tersebut lingkupnya kecil, berbeda dengan Indonesia.

“Kita berusaha dengan revolusi mental serta penerapan Satgas Saber Pungli, KPK juga sudah turun ke bawah, TNI/Polri dan Kejaksaan Juga. Meski masih banyak kendala, tapi semangat sudah muncul," ucapnya.

Masalah pungli ini lanjut Tjahjo bukan hanya pungli kecil atau pungli besar tapi kembali kepada diri masing-masing individu. Bagi Kemendagri saat ini adalah memperbaiki sistem dan mempercepat pelayanan agar masyarakat mudah mengakses dan mudah mendapatkan KTP.

“Kita juga akan mengoptimalkan sumberdaya kita, meminta kepala daerah untuk jemput bola,” tegasnya.