Categories: NASIONALPOLITIK

Soal Isu PKI, Boni Hargens: Itu Mengada-ada

MONITOR, Jakarta – Pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono yang menyatakan PDI Perjuangan sama dengan PKI mendapat tanggapan dari Pengamat Politik Boni Hargens. Menurut Boni, pernyataan tersebut tidak rasional dan tidak berdasarkan fakta.

"Jangan berpolitik berdasarkan ilusi. Berpolitik harus cerdas, rasional dan berdasarkan fakta. PKI itu sudah tidak ada. Memainkan isu PKI, itu mengada-ada," ujar Boni Hargens di Jakarta, Rabu (2/8).

Boni menegaskan bahwa PKI sudah dilarang melalui Tap MPRS No. XXV Tahun 1966. Dalam ketentuan tersebut, diatur dengan jelas tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang, serta larangan terhadap paham Marxisme.

"Jadi, jelas PKI sudah tidak ada dan semua partai wajib menjunjung tinggi dasar ideologi negara, Pancasila," tegas Boni.

Boni mengungkapkan, elite-elite politik seharusnya mengedepankan politik yang santun, rasional dan berdasarkan fakta. Tidak perlu mendiskreditkan lawan politik dengan ilusi-ilusi yang bisa mengancam nilai-nilai demokrasi.

"Mengumbar ilusi-ilusi yang tak berdasar juga menjadi contoh buruk bagi perkembangan demokrasi," ucap Boni.

Boni menilai, sudah sepantasnya Arief Poyuono menyampaikan permohonan maaf kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan keluarga besar PDIP.

Menurut dia, permohonan secara tertulis merupakan langkah berada bagi penyebar ilusi-ilusi.

"Sudah seharusnya dia minta maaf. PDIP adalah partai nasionalis yang menjunjung tinggi Pancasila, menghargai nilai-nilai demokrasi dan sudah memberikan sumbangsih besar bagi bangsa dan negara termasuk melahirkan pemimpin bangsa yang Pancasilais," pungkas dia.

Meskipun, Boni mengakui permintaan maaf Arief tidak menghilangkan isu PKI yang sudah dihembuskan secara masif oleh pihak-pihak lawan politik PDIP dan Presiden Joko Widodo. Boni pun berharap agar permainan ilusi kotor seperti itu segera dihentikan agar wajah demokrasi Indonesia semakin beradab dan rasional.

"Ini bukan saja perkara Arief. Silahkan Arief dimaafkan, tapi masih banyak di luar sana yang menebar fitnah dengan isu PKI dan sebagainya. Intinya, hentikan permainan ilusi kotor macam ini," tegas Boni.

Diketahui, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyebutkan bahwa PDIP wajar disamakan dengan PKI. Dia menyampaikan hal ini menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebutkan Prabowo mempunyai ambisi menjadi presiden dengan mengkritik angka presidential threshold 20 persen sebagai lelucon politik.

"Nah biasanya sifat PKI itu anti-kritik dan melanggar Konstitusi. Bahwa wajar PDI Perjuangan disamakan dengan Partai Komunis Indonesia karena sering membuat lawak politik dan menipu rakyat" ujar Arief Poyuono dalam keterangan persnya, Senin (31/7).

Recent Posts

H.M. Kahfi Kembali Terpilih Nakhodai PC GP Ansor Kota Depok Masa Khidmat 2026–2030

MONITOR, Depok - Rangkaian sidang pleno Konferensi Cabang (Konfercab) V Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota…

8 jam yang lalu

Perkuat Riset Kebijakan Pesantren, Kemenag Gandeng Pusat Kajian Kepesantrenan di Tujuh UIN

MONITOR, Jakarta - Tujuh kepala pusat kajian kepesantrenan dari tujuh Universitas Islam Negeri (UIN) siap…

14 jam yang lalu

QUTB GLOBAL Serukan Konsolidasi Nasional: Kepentingan Bangsa Harus di Atas Segalanya

MONITOR, JAKARTA - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dinilai…

1 hari yang lalu

Ajak Publik Bijak Sikapi Dinamika Politik, Rektor UIN Jakarta: Utamakan Kepentingan Bangsa dan Stabilitas Nasional

MONITOR, Ciputat - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Asep Saepudin Jahar.,MA.,Ph.D…

2 hari yang lalu

Jadi Tuan Rumah Road to Aicis+ 2026, Pascasarjana UGM dan Kemenag Perkuat Kolaborasi Lintas Disiplin Hadapi Krisis Lingkungan

MONITOR, YOGYAKARTA – Krisis ekologis dan persoalan lingkungan kontemporer yang kian kompleks menuntut solusi nyata…

2 hari yang lalu

Tak Perlu Input Data Berulang, Ditjen AHU Kebut Integrasi Data Korporasi Nasional

MONITOR, Jakarta — Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum Republik Indonesia, menyelenggarakan…

3 hari yang lalu