Pemerintah Cabut Blokir Telegram, Pengamat Acungi Jempol

MONITOR, Jakarta – Pertemuan antara Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara bersama CEO Telegram, Pavel Durov, telah menghasilkan empat poin kesepakatan. Salah satunya, dalam minggu ini pemerintah akan mencabut kembali blokir terhadap 11 DNS Telegram.

Terkait hal itu, peneliti ektrimisme dan terorisme Maarif Institute Saefuddin Zuhri menilai bahwa langkah Kemenkominfo sudah tepat.

"Empat poin kesepakatan tersebut, langkah yang tepat," ujar Saefuddin Zuhri saat dihubungi Monitor, Rabu (2/8).

Dosen Ilmu Politik Universitas Krisnadwipayana ini menjelaskan, pemblokiran telegram tak cukup berpengaruh bagi aktifitas radikal sekelompok orang. Sebab, lanjut dia, masih banyak media lainnya yang bisa dipakai untuk berkomunikasi secara privat.

"Telegram itu hanya salah satu dari media komunikasi yang mereka pakai. Masih banyak media yang bisa digunakan untuk berkomunikasi yang privat, misalnya dalam game online," tuturnya.

Sebelumnya, peneliti yang akrab disapa Zuhri ini juga menolak langkah pemerintah memblokir jejaring media massa.

Sebab menurutnya, menutup media sosial tidak menyentuh akar permasalahan menyebarnya paham radikalisme. Bahkan upaya pemblokiran bisa menimbulkan masalah baru.

"Di era digital ini, semua orang bisa memanfaatkan media sosial. Jika pemerintah menutup akses (medsos), itu kontra produktif dengan jihad kami," tandas alumni Ilmu Politik Universitas Indonesia ini.