Skema Bisnis Kluster untuk Pemerataan Ekonomi

MONITOR, Jakarta – Pemerintah menegaskan kembali komitmennya dalam mengatasi ketimpangan ekonomi di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan dengan merumuskan area pokok kebijakan berbasis lahan dimana reforma agraria menjadi target pemerintah.

"Dalam kerangka pemerataan ekonomi, kita melihat kunci yang kruisial adalah mendorong bisnis model klaster" ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam acara Ngobrol Pemerataan Ekonomi "Menciptakan Pemerataan Ekonomi dengan Mendorong Skema Bisnis Klaster", Selasa (25/7).

Reforma agraria, menurut Darmin, tidak hanya berfokus pada legalisasi aset dan redistribusi lahan, namun juga menyiapkan skema pengembangan pemanfaatan lahan untuk penerima tanah obyek reforma agraria (TORA).

Program skema bisnis klaster adalah upaya yang di rancang pemerintah untuk pengembangan pemanfaatan lahan tersebut. Salah satu permasalahan TORA adalah tersebarnya lokasi lahan yang menyulitkan baik petani maupun pemerintah untuk proses pengembangan.

Oleh karena itu, sistem pengelompokan atas lahan (klaster) dapat menjadi solusi untuk meningkatkan skala ekonomi pemanfaatan TORA.

Tidak hanya sampai disitu, lahan tersebut harus juga didorong untuk dikembangkan berdasarkan skema bisnis klaster, dimana sistem klaster ini memiliki keunggulan meningkatkan skala keekonomian, meningkatkan nilai tambah, serta mendorong inovasi kewirausahaan.

Sementara itu Menteri Desa, Pembangunan Derah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro menekankan pentingnya pengelolaan pengembangan usaha pertanian yang memiliki produktivitas tinggi dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani serta menciptakan pemerataan ekonomi.

Dalam titik ini, konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjadi solusi dari pengelolaan tersebut.

Oleh karena itu nantinya pemberdayaan klaster akan dilakukan secara bersama dengan konsep mengorporasikan koperasi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan usaha lainnya melalui bantuan modal dan manajemen profesional.