Bank Dunia dukung reformasi perpajakan Indonesia

MONITOR, Jakarta – Presiden Grup Bank Dunia Jim Yong Kim mendukung pelaksanaan reformasi perpajakan di Indonesia yang dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan anggaran serta memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur.

"Reformasi dalam pemungutan pajak sangat penting. Ini isu yang besar dan sulit, namun penting," kata Jim dalam pembukaan acara Indonesia Infrastructure Finance Forum di Jakarta, Selasa (25/7).

Jim mengatakan potensi penerimaan perpajakan di Indonesia sangat besar namun pemerintah masih kesulitan dalam memungut pajak dari para pembayar pajak dengan berbagai alasan.

Kondisi itu, tambah Jim, yang menyebabkan rasio perpajakan (tax ratio) justru menurun dalam empat tahun terakhir, yaitu dari 11,4 persen terhadap PDB pada 2012 menjadi 10,4 persen terhadap PDB pada 2016.

"Pemerintah masih memungut pajak kurang dari 50 persen dari potensi yang ada. Rasio pajak malah menurun, lebih rendah dari Filipina dan Kamboja, yang memiliki tantangan pajak yang nyaris sama dengan Indonesia," ujarnya.

Untuk itu, segala upaya reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak harus didukung agar pemerintah tidak mengalami kesulitan pendanaan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur.

Selama ini, menurut Jim, hal lain yang menjadi penghambat pembiayaan infrastruktur, selain karena belanja yang kurang efisien dan batas target defisit anggaran sebesar tiga persen terhadap PDB adalah rendahnya penerimaan pajak.

"Kami mendorong reformasi perpajakan, kami tahu pemerintah sangat berkomitmen terhadap reformasi ini, karena bisa meningkatkan tax ratio dan mengatasi gap pembiayaan infrastruktur," katanya. (Ant)