MONITOR, Jakarta – Banyak Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil yang aktif di Organisasi Masyarakat termasuk yang berideologi bertentangan dengan Pancasila. Hal tersebut tentu sangat ironis mengingat Pegawai negeri sipil (PNS) sebagai pamong sekaligus pelayanan publik seharusnya memperlihatkan konsistensi sikap untuk loyal kepada negara.
Bagi PNS, sudah menjadi Keharusan bagi mereka mengimplementasikan ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo angkat bicara terkait dengan fenomena tersebut. Menurutnya, PNS harus berani menentukan sikap siapa kawan dan lawan, terhadap siapapun yang mencoba mengganti atau melawan atau mengganti ideologi negara. Bukan malah terlibat di kelompok yang dinilai bersebrangan tersebut.
“Ya, berhenti saja dari PNS,” kata Tjahjo dalam pesan singkat, Minggu (23/7).
Tjahjo menambahkan, PNS memiliki tugas untuk mengorganisir dan menggerakan masyarakat di berbagai lingkungan dan tingkatan. Mereka seharusnya memberikan pemahaman terkait ideologi negara kepada publik.
Dalam tataran normatif seluruh kepala daerah harus membangun pemerintahan berbasis ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Begitu juga dalam proses pengambilan kebijakan sampai di tingkat RT/RW sekalipun harus mengimplementasikan landasan negara.
“Sebab ini sudah final. Keputusan apapun harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal ika yang kesemuanya demi kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara,” tegasnya.