Adhyaksa Pernah Hadiri Acara HTI, Kemenpora Bekukan Bantuan untuk Pramuka

MONITOR, Jakarta – Ketua Kwarnas Pramuka Adhyaksa Dault yang disebut pernah mendatangi acara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berbuntut panjang. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sampai harus membekukan anggaran untuk Kwarnas Pramuka.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengatakan, pemerintah telah mengambil keputusan untuk membekukan Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang diduga berafiliasi dengan organisasi anti Pancasila, salah satunya adalah Pramuka, dimana Ketua Kwarnas Pramuka Adhyaksa Dault disebut pernah mendatangi acara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Imam menjelaskan bahwa pembekuan bantuan untuk Pramuka akan terus dilakukan sampai ada penjelasan resmi dari Adhyaksa.

"Pemerintah telah mengambil keputusan. OKP, Ormas yang biasa dibantu pendanaan oleh Kemenpora, tidak akan membantu lagi. Mungkin salah satu yang sempat mengemuka di DPR tentang Pramuka. Kalau sekarang masih kami pending bantuannya, sampai betul-betul ada klarifikasi, ada penjelasan," kata Imam di kantor DPP PKB, Jakarta, Minggu (23/7).

Imam menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan salah satu bentuk ketegasan pemerintah dari terbitnya Perppu Ormas. Selain itu klarifikasi diperlukan bukan dari Pramuka, melainkan individu Adhyaksa.

"Ini sebagai tindak lanjut dari ketegasan pemerintah dari Perppu Ormas kemarin. Saya sedang menunggu penjelasan Pak Adhyaksa Dault. Statement individu. Sudah kami minta, sedang kami tunggu jawabannya. Sampai kemarin belum. Mungkin secara tertulis sudah diluncurkan, tapi belum masuk ke meja saya," jelas Imam.

Jika penjelasan dari Adhyaksa belum juga diberikan, lanjut dia, pihaknya akan meneliti lebih jauh. Apakah itu perilaku individual atau sudah menjadi indentitas organisasi Pramuka.

"Kita pilih nanti. Apakah itu perilaku individual atau itu sudah menjadi r uh atau identitas identifikasi. Kalau HTI jelas, selain perilaku individual juga identitas orang sudah jelas. Tapi Pramuka saya kira tidak sejauh itu," tegas Imam.

Dia merasa yakin, meski dibekukan sementara, Pramuka tetap bisa jalan. Pasalnya, banyak aset dan pengurusnya yang bisa membantu.

"Pramuka itu organisasi independen yang punya aset luar biasa besar. Coba saja datang ke Cibubur, itu berapa ratus hektare. Asetnya luar biasa," ungkap Imam.

Dia melihat Pramuka akan dapat berkembang dengan lebih baik. Dengan begitu, sebenarnya organisasi ini sudah tidak perlu lagi bantuan dari Kemenpora.

"Menurut saya, Pramuka tidak butuh lagi dana pemerintah sebenarnya. Kalau melihat kekuatannya luar biasa," pungkas Imam.