Wujudkan Pengawasan Partisipatif, Bawaslu RI Perkuat Internal Organisasi

MONITOR, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terus melakukan konsolidasi dan pembenahan, baik pada tataran Komisioner ataupun internal birokrasi. Hal itu dilakukan sebagai bentuk persiapan untuk menghadapi semua tahapan pemilihan umum (Pemilu), baik itu Pilkada Serentak, Pileg dan Pilpres 2019 mendatang. 

Kepada MONITOR, Komisioner Bawaslu RI, Mochammad Afifudin memaparkan, salah satu upaya pembenahan yang dilakukan oleh Bawaslu yaitu melakukan perubahan pada struktur divisi-divisi. 

"Pertama secara kelembagaan, kedivisian, di Bawaslu sudah berubah. Dari yang dulu bagian hukum itu cuman ada bagian TLP atau penanganan pelanggaran, sekarang kita belah. Yaitu ada divisi tindak lanjut penanganan pelanggaran, dan ada juga bagian hukum sendiri, kalau hukum itu orientasinya untuk membuat sejumlah peraturan. Kemudian ada juga sengketa, dulu kan sengketa jadi satu badan, sekarang kita belah karena orientasi dari UU juga memberi mandat penindakan yang agak kuat sekarang," kata Afif saat ditemui di kantornya, di Jl. MH. Thamrin, Jakarta, Jumat (21/7). 

Sedangkan dari sisi pengawasan, lanjut Afif, yaitu dijadikan satu dengan divisi sosialisasi. Hal itu karena orientasi pengawasan pencegahan bisa dilakukan dengan jalur-jalur sosialisasi. Dan itu juga diperkuat sambil juga  menunggu dipenindakannya. Jadi orientasi pengawasan pencegahanya berjalan, pengawasan penindakan kalau ada temuan dan laporan itu juga kita kuatkan, dari sisi kelembagaan kita sudah bikin sekarang. 

"Nah secara proses kebetulan memang struktur dibawah kita, yaitu bawaslu propinsi akan habis masa jabatannya, sekitar september ini, jadi kita sedang merekrut pendaftaranya per 17 juli kemaren kita sudah umumkan di 25 provinsi se Indonesia, kita harus rekrut, sisanya nanti,"sambung Afif.

"Sedangkan untuk kabupaten kota itu diseluruhnya, ada yang kita rekrut untuk pilkada, sama Pileg Pilpres, ada yang hanya untuk pileg pilpres kayak DKI, tapi semuanya sedang kita rekrut karena orientasi kita pasukan ini harus siap," tambahnya. 

Menurut Afif, meski dirinya baru di Bawaslu, namun pengalaman pemilu 2014 menjadi bahan pelajaran bagi badan pengawasan tersebut. Itu lantaran lembaganya ingin benar-benar siap menghadapi semua tahapan pemilu. 

"Dulu begitu verifikasi partai politik peserta pemilu sudah berjalan, panwas kita belum terbentuk sehingga itu merepotkan. Jangan sampai kita terjebak pada suasana yang sama, pasukan pengawasan belum siap, sementara tahapannya siap. Nah itu yang sedang kita berlarian, berkejaran dengan waktu diproses seleksi ini. Dari sisi yang sedang kita lakukan misalnya kita sekarang menyiapkan segala hal terkait dengan alat-alat pengawasan, misalnya peraturan bawaslu yang harus kita review tentu dengan menyesuaikan UU yang baru juga. Nah itu yang sedang kita siapkan, sedang menyiapkan semua mekanisme, bagaiamana mungkin kita mau berperang mengawasi kalau tidak ada senjatanya, alat pengawasannya, perbawaslunya dan seterusnya,"paparnya. 

Selain itu, menurut mantan Koordinator JPPR itu, dari sisi pengawsan dan sosialisasinya, pihaknya ingin melibatkan semua pihak, bahkan pihaknya akan membentuk Saka Pengawas Pemilu yang rencananya akan bekerjasama dengan pramuka. 

"Kiita ingin melibatkan Pramuka, termasuk kita ingin ada pusat pengawasan partisipatif disemua bawaslu provinsi, sehingga nanti kampus, LSM, kelompok komunitas yang ingin terlibat dalam pengawasan itu bisa langsung melibatkan diri di pusat pengawasan partisipatif itu,"tuturnya. 

"Dulukan ada gerakan sukarelawan, nah itu kita kembangkan juga. Banyak inisiasi yang sedang ingin kita kembangkan, kita ingin kerja dipengawasan ini punya bersama, dikarenakan potensi pelanggaran itu bisa lebih besar dari apa yang kita bayangkan, sementara kita punya pasukan pengaws itu ketika di hari H, ada pengawas TPS  memang, tapi tahapan-tahapan sebelumnya kampanyeu pencalonan yang juga itu akan sangat ramai, struktur kita hanya pengawas kabupaten, kecamatan. Itu sebabnya kita harus maksimal melibatkan masyarakat," tutupnya