MONITOR, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) resmi mengumumkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada Rabu (19/7). Hal itu menyusul diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
Menanggapi hal itu, Juru Bicara HTI, Ismail Yusanto menilai putusan yang dikeluarkan tersebut sebagai bukti nyata kesewenang-wenangan pemerintah.
"Ini adalah bukti nyata kesewenang-wenangan pemerintah," kata Ismail saat dihubungi, Rabu (19/7).
Dikatakan ismail, Pemerintah melalui Perppu yang diterbitkannya sendiri mengatakan, bahwa pencabutan status hukum ormas itu adalah bentuk sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh ormas. Namun, setelah sebelumnya diberikan surat penringatan.
"Nah terhadap HTI ini tidak pernah tahu pelanggaran apa yang dilakukan oleh HTI, karena kita juga tidak pernah menerima surat peringatan itu. Ujug-ujug tiba-tiba dicabut status hukum kita," ungkapnya.
Karenanya, Ismail menyebut pemerintah telah melanggar aturan yang dibuatnya sendiri. Dan menurutnya, inilah bukti kesewenang-wenangan atau kezaliman itu.
"Penerbitan Perppu baru lalu saja adalah sebuah kesewenang-wenangan pemerintah oleh karena pemerintah telah menghapus proses pengadilan dalam pembubaran Ormas. Dengan pencabutan status hukum HTI, maka pemerintah telah nyata-nyata melakukan dobel kesewenang-wenangan atau kezaliman," tegasnya.
"HTI tidak akan tinggal diam. HTI akan melakukan perlawanan hukum," tutupnya.
