Categories: HUMANIORAPENDIDIKAN

Tolak Kebijakan Mendikbud, Ribuan Massa Akan Turun ke Jalan

MONITOR, Jakarta – Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP) akan mengerahkan massa lebih dari 10 ribu orang dalam melakukan aksi damai menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang 5 Hari Sekolah pada hari Jumat, 21 Juli 2017 pukul 13.00 WIB di Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jl Pahlawan No 9 Semarang.

“Aksi ini akan diawali dengan shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Semarang, lalu long march menuju Kantor Gubernur dan DPRD Jawa Tengah,” kata koordinator aksi, Hudallah Ridwan, Senin (17/7/17).

Hudallah menjelaskan, massa yang tergabung dalam KMPP merupakan elemen masyarakat yang tidak sepakat dengan penerapan Permendikbud No. 23 Tahun 2017. “Permen tentang 5 hari sekolah ini jelas membawa dampak buruk bagi masyarakat, tapi pemerintah tetap saja memaksa untuk diberlakukan. Karena itu, ketika kata-kata tak lagi bermakna, maka aksi adalah solusi,” paparnya.

Aksi damai menolak sekolah 5 hari ini akan terus berlanjut sampai dengan pemerintah mencabut Permendikbud No. 23 Tahun 2017.

"Jika pemerintah tidak membatalkan Permendikbud No. 23 Tahun 2017, aksi akan tetap berlanjut dengan massa yang lebih besar. Aksi ini kami terpaksa lakukan karena sepertinya pemerintah tidak mendengar tuntutan kami secara baik-baik," tandasnya.

Hudallah meminta kepada semua masyarakat supaya aksi yang akan diikuti puluhan ribu massa itu bisa berjalan dengan baik dan damai. “Semua masyarakat di desa-desa banyak yang ingin berangkat, karena full day school salah satunya mengancam eksistensi madrasah diniyah yang biasanya dimulai sejak pukul 13.00 WIB. Kalau yang dari desa-desa di Jawa Tengah ikut berangkat, maka aksi ini bisa ratusan ribu, bahkan jutaan orang,” katanya.

Pemberlakuan full day school ditinjau dari berbagai sisi lebih banyak mengandung madlarat (bahaya) daripada mashlahatnya (manfaatnya). Dari sisi kultural, mengancam pendidikan karakter yang selama ini diajarkan di dalam madrasah diniyah. Dari sisi sarana dan prasarana masih banyak sekolah, bahkan rata-rata, belum memadai.

“Selain itu, jika full day schooll bertujuan untuk melakukan pendidikan karakter, maka pendidikan karakter yang sesungguhnya ada di dalam pondok pesantren dan madrasah. Dua institusi pendidikan ini memiliki pengajar yang berpengetahuan luas dan mendalam tentang agama dan memberikan teladan kepada murid-muridnya. Berbeda dengan di sekolah yang pengajarnya masih dipertanyakan dalam memberikan teladan dan pengajaran, karena pendidikan karakter di Indonesia sesungguhnya adalah pendidikan agama,” paparnya.

Recent Posts

Rokhmin Dahuri: Swasembada Pangan Harus Menyejahterakan Petani

MONITOR, Jakarta - Capaian swasembada pangan tidak cukup diukur dari peningkatan produksi dan ketersediaan pangan…

4 jam yang lalu

Blue Economy; Basis Pembangunan Menuju Indonesia Emas 2045

MONITOR, Jakarta - Guru Besar Emeritus Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB University sekaligus…

7 jam yang lalu

Wacana Ambang Batas 5 Persen, Partai Gelora Minta Kader Fokus Syarat Verifikasi Parpol

MONITOR, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia meminta seluruh pengurus…

8 jam yang lalu

Peternak NTB Tak Sendiri, Kementan Bersama Pemda Perkuat Perlindungan Ternak

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) bersama pemerintah daerah memperkuat pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku…

9 jam yang lalu

KUMITRA Buka Akses Usaha Mikro Aceh ke Rantai Pasok Ritel

NONITOR, Aceh – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperluas akses pasar bagi usaha…

10 jam yang lalu

Kamenaker: Kompetensi dan Bahasa Jadi Bekal Kerja ke Jepang

MONITOR, Banyuwangi — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menekankan pentingnya kompetensi dan kemampuan bahasa…

12 jam yang lalu