PPDB Kisruh, DPR Minta Kemdikbud Cari Solusi

MONITOR, Jakarta – Kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akibat tidak diakomodirnya warga sekitar sekolah di beberapa sekolah di Kota Jambi telah menyita perhatian nasional. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra (SAH) meminta pemerintah provinsi segera mencari solusi atas protes warga di zona sekitar sekolah tersebut.

"Kasus SMAN 2 di gembok warga, adanya demo warga di sekitar SMAN 6 dan terakhir pemblokiran jalan ke SMAN 4 merupakan pertanda belum adanya solusi yang dilakukan pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan dan sekolah," ucap SAH, Selasa (18/07).

Menurutnya, masalah ini tidak perlu terjadi jika dinas pendidikan dan sekolah berani menjalankan Surat Edaran (SE) dari Menteri Pendidikan Muhadjir Efendy tentang adanya alokasi bagi warga sekitar sekolah tentang PPDB.

"Masalah ini terjadi karena sekolah tidak mematuhi surat edaran dari menteri pendidikan tentang kewajiban menerima siswa atau murid di sekitar sekolah. Sehingga ada kesan sekolah mendiamkan tuntutan warga tersebut, yang pada akhirnya munculah tindakan pemblokiran dan unjuk rasa dari warga yang tidak bisa bersekolah,” tandasnya.

Semestinya pemerintah berani mereposisi kuota penerimaan PPDB tiap sekolah dan memberi alokasi bangku untuk warga sekitar sekolah, lanjut Sutan.

“Masalah bagi mereka yang sudah terlanjur diterima bisa dikenakan sistem zona, yang paling jauh domisilinya dari sekolah akan ditempatkan ke sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya. Sehingga sisa bangku dari ini bisa digunakan untuk warga sekitar,” jelasnya.

Terkait masalah tersebut, Sutan mengatakan bahwa pihaknya akan melaksanakan kunjungan kerja pengawasan untuk memastikan hak warga sekitar sekolah terakomidir oleh sekolah.⁠⁠⁠⁠