Evaluasi BPJS Kesehatan, Puan usul Survei Kepuasan Masyarakat

MONITOR, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, menghadiri acara Sarasehan Nasional dan HUT BPJS Kesehatan ke-49 di Kantor BPJS Kesehatan Pusat, Jakarta. Senin (17/7).

Dalam sambutannya, Puan menyampaikan Layanan Jaminan Kesehatan Nasional yang diberikan BPJS Kesehatan kepada masyarakat, hingga Juni 2017 ini telah mampu menjangkau 178 juta jiwa atau sekitar 70 persen penduduk Indonesia. Menko PMK dalam sambutannya mengatakan,

“BPJS Kesehatan merupakan wujud nyata pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan agar negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Sebagai Badan Hukum Publik, sesuai Undang-Undang, BPJS Kesehatan menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan prinsip kegotongroyongan.” Ujarnya.

Saat ini, tambah Puan Pemerintah terus berupaya melaksanakan berbagai penguatan kebijakan dan penyempurnaan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan, antara lain: meningkatkan kualitas pelayanan, peningkatan kepesertaan mandiri yang potensial, membangun kesadaran peserta untuk disiplin membayar iuran, dan menjaga pengelolaan kapasitas fiskal BPJS Kesehatan yang berkelanjutan.

"Pemerintah mentargetkan cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage) pada tahun 2019. Komitmen Pemerintah tersebut diwujudkan dengan memberikan bantuan iuran kepada masyarakat tidak mampu yang jangkauannya hampir mencapai 40% masyarakat Indonesia terbawah. Saat ini jumlah PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah mencapai sedikitnya 92 juta penduduk", jelasnya.

Menko PMK juga mengusulkan untuk membuat survey terkait dengan pelayanan BPJS Kesehatan selama 3,5 tahun ini sebagai bahan evaluasi.

"Bagaimana Pancasila dan Revolusi Mental diimplementasikan, sehingga kita punya acuan bagaimana meningkatkan pelayanan kesehatan ke depannya," tuturnya.

“Visinya harus gotong royong. Tanpa gotong royong, kita tidak dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Gotong royong ini juga harus melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah’’, tegasnya.