Categories: NASIONALPOLITIK

Dinilai Arogan, Jokowi Diminta Pecat Menteri Rini

MONITOR, Jakarta – Isu reshuffle kabinet sudah diendus lama. Namun isu ini semakin kencang dan ramai diperbincangkan di publik beberapa hari ini. Sudah beredar baik lewat media maupun pembicaraan-pembicaraan diskusi politik bahwa Presiden Joko Widodo bakal melakukan reshuffle kabinetnya lagi.

"Nama-nama yang santer di media ada beberapa pos yang diganti dan yang hanya kena rotasi pos kementerian saja," kata Koordinator Lingkar Muda Nusantara (Lima NU), Asbit Panatagara, di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Selasa (18/7).

Asbit mengungkapkan, Minggu (16/7) kemarin terdengar kabar ada direktur salah satu BUMN dipecat tanpa ada alasan. Kabarnya Dirut tersebut dipecat karena membocorkan atau menyebarkan informasi menteri-menteri yang kena reshuffle.

"Atas kajian ilmiah dari PT Bahana Pembinaan Usaha tersebut, Menteri Rini geram dan sampai terjadinya pemecatan langsung terhadap Dirutnya yaitu Dwina S Widjaja. Sungguh itu adalah tindakan arogan yang sangat sewenang-wenang dan tidak terpuji, terlebih seorang Mentri BUMN yang notabenenya sebagai pembantu presiden," ucap Asbit.

Jadi menurut Asbit, Rini Sumarno sangat pantas sekali dipecat oleh Presiden. Asbit menilai,  selama menjadi menteri, Rini tidak mampu memperlihatkan prestasinya yang berarti.

Dia menegaskan, seorang menteri yang tidak bisa memperbaiki kinerja pemerintah memang harus legowo kalau diberhentikan, karena hal itu semua adalah konsekuensi yang diketahui sebelumnya oleh para menteri. Terlebih menteri-menteri yang tidak memiliki prestasi dan arogan.

"Sepertinya Presiden tidak usah ragu untuk memecat pembantunya yang seperti itu, karena selain tidak mampu, juga hanya merusak citra Presiden yang tidak senafas dengan Nawa Cita," tambahnya. 

"Sebaiknya pemecatan jabatan Dwina direhabilitasi karena tidak jelas apa kesalahannya. Dan terlebih, beliau sudah menunjukkan kinerjanya selama ini baik-baik saja, tidak pernah ada masalah," pungkasnya. 

Recent Posts

QUTB GLOBAL Serukan Konsolidasi Nasional: Kepentingan Bangsa Harus di Atas Segalanya

MONITOR, JAKARTA - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dinilai…

4 jam yang lalu

Ajak Publik Bijak Sikapi Dinamika Politik, Rektor UIN Jakarta: Utamakan Kepentingan Bangsa dan Stabilitas Nasional

MONITOR, Ciputat - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Asep Saepudin Jahar.,MA.,Ph.D…

15 jam yang lalu

Jadi Tuan Rumah Road to Aicis+ 2026, Pascasarjana UGM dan Kemenag Perkuat Kolaborasi Lintas Disiplin Hadapi Krisis Lingkungan

MONITOR, YOGYAKARTA – Krisis ekologis dan persoalan lingkungan kontemporer yang kian kompleks menuntut solusi nyata…

1 hari yang lalu

Tak Perlu Input Data Berulang, Ditjen AHU Kebut Integrasi Data Korporasi Nasional

MONITOR, Jakarta — Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum Republik Indonesia, menyelenggarakan…

2 hari yang lalu

Kementerian UMKM Fasilitasi Legalitas Usaha 1.000 Pengusaha Mikro di Tarakan

MONITOR, Tarakan – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperluas akses legalitas, pelindungan…

2 hari yang lalu

Kemnaker Raih Anugerah Anindhita Wistara Data 2026

​MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima Anugerah Anindhita Wistara Data 2026 Kategori Kementerian yang…

2 hari yang lalu