MONITOR, Jakarta Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Perppu tersebut diduga hanya bertujuan untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto mengungkapkan, dibuatnya Perppu Pembubaran Ormas tersebut karena pemerintah merasa tidak akan mampu menghadapi gugatan HTI di pengadilan.
"Karena berbelit (di pengadilan) dan mencari jalan mudah masuknya itu," kata Ismail dalam diskusi bertajuk "Cemas Perppu Ormas" di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7).
Menurut Ismail, dengan menerbitkan Perppu pembubaran Ormas tersebut, pemerintah telah berlaku otoriter. Pasalnya, dengan Perppu tersebut, pemerintah bisa membubarkan ormas secara sepihak, bukan melalui jalan pengadilan
"Perppu membuka pintu kesewenangan kepada rakyat, pada anak kandung bangsa," pungkasnya.
MONITOR, YOGYAKARTA – Krisis ekologis dan persoalan lingkungan kontemporer yang kian kompleks menuntut solusi nyata…
MONITOR, Jakarta — Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum Republik Indonesia, menyelenggarakan…
MONITOR, Tarakan – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperluas akses legalitas, pelindungan…
MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima Anugerah Anindhita Wistara Data 2026 Kategori Kementerian yang…
MONITOR, Jakarta - Zayed Award for Human Fraternity, Senin (9/11/2026), telah mencatat rekor dengan sekitar…
MONITOR, BOGOR - Kemandirian ekonomi pesantren tidak cukup hanya ditopang keterampilan menghasilkan produk. Santri juga…