Categories: BISNISEKONOMI

Hindari Spekulan Tanah di Calon Ibukota Baru

MONITOR, Jakarta – Wacana pemerintah tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta kini kembali menguat. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional semakin serius menyiapkan rencana pemindahan ibu kota tersebut dengan melakukan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, yang akan rampung tahun ini.

Menurut Country Manager Rumah.com, Wasudewan, ada beberapa lokasi yang dianggap paling ideal untuk ibu kota baru lantaran beberapa faktor. Salah satunya adalah Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalimatan Tengah.

“Palangkaraya merupakan daerah anti gempa, di samping wilayahnya masih memiliki ratusan hektar tanah kosong yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan infrastruktur dan pembangunan pusat administrasi baru,” jelas Wasudewan.

Selain Palangkaraya, daerah lain yang bisa dijadikan opsi calon ibu kota menurut Wasudewan adalah Jonggol, Jawa Barat, seperti yang pernah diwacanakan pada periode Presiden Soeharto. Alternatif lainnya adalah Karawang, karena saat ini pertumbuhan industrinya relatif lebih berkembang.

“Ongkos pemindahan ibu kota tentu tidak sedikit. Oleh sebab itu, Jonggol dan Karawang yang berjarak kurang dari 100 km dari pusat Jakarta bisa jadi alternatif yang pas. Pilihan lain yang layak  dipertimbangkan oleh pemerintah adalah Palembang yang sarana maupun tingkat pendapatan per kapitanya sudah cukup baik,” imbuhnya.

Wasudewan menambahkan bahwa pemindahan ibu kota suatu negara bukanlah hal yang baru, namun bila ini terjadi di Indonesia, nampaknya Indonesia akan jadi negara pertama yang melakukannya di era digital. Karenanya, selain fasilitas fisik, ketersediaan infrastruktur digital juga menjadi hal mutlak. Jangan lupa, pemerintah pun mengarah pada e-Government.

“Issue yang sedang menghangat ini juga bisa menimbulkan aksi ambil untung dari para spekulan tanah dan lahan. Untuk itu kami mencoba memberikan solusi bagi para pencari lahan baik untuk rumah maupun yang lain untuk mendapatkan transparansi data properti yang kami hadirkan melalui Rumah.com Property Index,” jelas Wasudewan.

Data Rumah.com Property Index ini cukup penting digunakan karena merupakan hasil analisis dari 400.000 listing properti yang diakses 3,4 Juta pengunjung Rumah.com setiap bulannya. Dimana para pengunjung tersebut juga mengunjungi 17 Juta halaman properti Rumah.com setiap bulan.

Sebagai contoh, dari listing yang ada di Rumah.com, saat ini harga tanah di tengah Kota Palangkaraya masih dibanderol cukup terjangkau, kisaran Rp. 350 ribu per meter persegi untuk lahan yang terletak strategis tepat di tepi jalan. Sementara untuk lahan kosong yang lokasinya lebih jauh dari pusat kota, harga dipasaran jauh lebih murah lagi yakni hanya sekitar Rp. 40 ribu per meter persegi.

Menurut Wasudewan, kenaikan harga tanah biasanya akan terjadi jika pemerintah sudah memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke Palangkaraya atau jika sudah mulai marak pembangunan proyek infrastruktur seperti jalan tol dan lain-lain.

Pemerintah khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus mampu mencegah permainan spekulan tanah. Pemindahan ibu kota sama artinya dengan memberi peluang untuk harga tanah itu naik, karena jika semua kantor administrasi bakal pindah ke ibu kota baru tersebut  maka pasti akan ada ribuan keluarga yang butuh tempat tinggal.

“Ini akan jadi satu ruang investasi baru yang sangat besar karena luasan lahan yang dibutuhkan juga sangat besar. Oleh karena itu, isu utama seputar properti yang harus diantisipasi terkait wacana pemindahan ibu kota ini adalah spekulan tanah. Sehingga kebutuhan akan transparansi data properti baik lahan maupun rumah sangatlah penting,” pungkas Wasudewan.⁠⁠⁠⁠

Recent Posts

Ajak Publik Bijak Sikapi Dinamika Politik, Rektor UIN Jakarta: Utamakan Kepentingan Bangsa dan Stabilitas Nasional

MONITOR, Ciputat - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Asep Saepudin Jahar.,MA.,Ph.D…

7 jam yang lalu

Jadi Tuan Rumah Road to Aicis+ 2026, Pascasarjana UGM dan Kemenag Perkuat Kolaborasi Lintas Disiplin Hadapi Krisis Lingkungan

MONITOR, YOGYAKARTA – Krisis ekologis dan persoalan lingkungan kontemporer yang kian kompleks menuntut solusi nyata…

17 jam yang lalu

Tak Perlu Input Data Berulang, Ditjen AHU Kebut Integrasi Data Korporasi Nasional

MONITOR, Jakarta — Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum Republik Indonesia, menyelenggarakan…

1 hari yang lalu

Kementerian UMKM Fasilitasi Legalitas Usaha 1.000 Pengusaha Mikro di Tarakan

MONITOR, Tarakan – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperluas akses legalitas, pelindungan…

1 hari yang lalu

Kemnaker Raih Anugerah Anindhita Wistara Data 2026

​MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima Anugerah Anindhita Wistara Data 2026 Kategori Kementerian yang…

1 hari yang lalu

Zayed Award for Human Fraternity 2027 Terima Nominasi dari Lebih 90 Negara

MONITOR, Jakarta - Zayed Award for Human Fraternity, Senin (9/11/2026), telah mencatat rekor dengan sekitar…

3 hari yang lalu