MONITOR, Jakarta – Program Full Day School yang di gagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi terus menuai kontroversi, meski sudah di ambil kebijakan Pemerintah melalui Presiden Jokowi untuk menunda pelaksanaan Permendikbud tentang FDS sembari menunggu Perpres yang sedang disusun untuk menjadi payung hukum Program Penguatan Pendidikan Karakter sesuai dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental, tetap saja kontroversi terkait FDS masih saja menggelinding.
Pasalnya, Muhajir Effendi di beberapa kesempatan, tetap saja menyatakan akan memberlakukan permendikbud tentang FDS, padahal yang bersangkutan telah di panggil oleh Presiden Jokowi bersamaan dengan Rais Aam PBNU K. H. Maruf Amin beberapa waktu lalu. sikap ini jelas Mbalelo dan terkesan menegasikan keberadaan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi tentu tidak sedang menunjukkan kekuasaannya ketika mengambil kebijakan menunda Pemberlakuan permendikbud tentang FDS dan akan menerbitkan Perpres, namun beliau tentu berdasarkan masukkan serta fakta terjadi nya penolakan yang serius dari masyarakat yang menolak Pemberlakuan Full Day School, Mendikbud telah terlalu jauh.
Ridwan Darmawan, Ketua Persaudaraan Pengelola Madrasah Diniyyah Bogor mengatakan selayaknya Presiden Jokowi mencopot Mendikbud Muhajir Effendi. "Saya kira pak Muhajir layak di copot, masih banyak koq stok tokoh – tokoh pendidikan yang layak untuk berkhidmat mengurus dunia pendidikan kita sesuai Nawacita dan Gerakan Nasional Revolusi Mental" ujar Ridwan.
Ridwan menambahkan, Presiden jelas sudah mengintruksikan untuk membatalkan Permendikbud FDS, dan akan diterbitkan Perpres yang penyusunannya melibatkan seluruh unsur masyarakat dan organisasi masyarakat yang kompeten, koq Mendikbud memaksakan program itu tetap jalan, ini jelas pembangkangan". garam Ridwan.
kami tetap menolak Pemberlakuan FDS, karena jelas akan memberangus keberadaan Madrasah-madrasah Diniyyah yang kami kelola yang telah ada sejak orang tua kami mendirikannya sebagai bagian dari khidmat orang tua kami bagi sumbangsih untuk Negeri. tutup Ridwan.
MONITOR, YOGYAKARTA – Krisis ekologis dan persoalan lingkungan kontemporer yang kian kompleks menuntut solusi nyata…
MONITOR, Jakarta — Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum Republik Indonesia, menyelenggarakan…
MONITOR, Tarakan – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperluas akses legalitas, pelindungan…
MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima Anugerah Anindhita Wistara Data 2026 Kategori Kementerian yang…
MONITOR, Jakarta - Zayed Award for Human Fraternity, Senin (9/11/2026), telah mencatat rekor dengan sekitar…
MONITOR, BOGOR - Kemandirian ekonomi pesantren tidak cukup hanya ditopang keterampilan menghasilkan produk. Santri juga…