Pemerintah Dorong Pembentukan Lembaga Sertifikasi Propesi Bidang Komunikasi

Monitor, Tangerang Selatan – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebagai bagian dari upaya peningkatan daya saing bangsa di sektor ketenagakerjaan.

Melalui Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar Pelatihan Auditor Sistem Manajemen Mutu LSP Bidang Komunikasi untuk meningkatkan kualitas SDM bidang Kominfo.

"Kementerian Kominfo sebagai leading sector pembangunan bidang kominfo berupaya mengembangkan sumberdaya manusia sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional. Hal tersebut dengan memfasilitasi percepatan pembentukan LSP bidang Komunikasi dan Informatika," kata Kepala Pusat Litbang Literasi dan Profesi Gati Gayatri dalam pembukaan Pelatihan Auditor Sistem Manajemen Mutu LSP Bidang Komunikasi di Pusat TIK Nasional, Ciputat, Tangerang, Senin (10/07/17).

Menurut Gati yang membacakan sambutan Kepala Badan Litbang SDM itu, LSP pihak ketiga bidang komunikasi dan informatika yang telah terbentuk sampai saat ini baru berjumlah 7 (tujuh) yaitu LSP Telematika, LSP TIK Indonesia, LSP Telekomunikasi, LSP Komputer, LSP Informatika, LSP Public Relation Indonesia, dan LSP Telecomunication Indonesia (Telindo). Oleh karena itu, dapat kita lihat potensi bahwa sangat terbuka lebar kesempatan untuk mensertifikasi angkatan kerja nasional yang berjumlah 125,44 juta orang.

Pelatihan kali ini, menurut Kepala Pusat Litbang Literasi dan Profesi Gati Gayatri merupakan kesempatan baik bagi calon pengelola LSP untuk mengetahui proses pengelolaan program asesmen/audit LSP.

"Melalui sharing pengetahuan dan pemberian contoh dari para Narasumber dan Instruktur BNSP, para peserta yang merupakan perwakilan dari calon LSP diharapkan dapat memperoleh pengetahuan, khususnya mengenai aspek pemenuhan persyaratan dan prosedur yang perlu diikuti untuk mengembangkan dan menerapkan program asesmen/audit LSP,” jelasnya. 

Mengenai sertifikasi, Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Sumarna F. Abdurahman menyatakan sertifikasi merupakan bagian integral pengembangan kualitas tenaga kerja.

"Sekaligus bagian lagi dari satu sistem penjaminan mutu," katanya. 

Lebih lanjut ia menjelaskan, di Indonesia terdapat tiga sistem penjaminan mutu. Pertama Sistem Penjaminan Mutu Program dan barang dilaksanakan oleh Badan Standarisasi Nasinal (BSN) yang menghasilkan SNI. Kedua Sistem Penjaminan Mutu Badan Usaha dilakukan kementerian.

"Dan ketiga, Sistem Penjaminan Mutu untuk orang. Inilah yang dikerjakan oleh BNSP. Sistem pengembangan tenaga kerja berdasarkan kompetensi. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja secara eksplisit mensyaratkan bahwa setiap tenaga kerja harus memiliki kompetensi," jelasnya.

Pelatihan itu diikuti 20 orang peserta dari lembaga/organisasi yang berkomitmen untuk segera membentuk LSP bidang komunikasi, antara lain Asosiasi Industri Animasi dan Konten Indonesia (AINAKI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Asosiasi Profesional Desain Komunikasi Visual Indonesia (AIDIA),Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), LSP Animedia (Animasi Sinematografi Desain dan Informatika), Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia (APFI), Persatuan Karyawan Film dan Televisi Indonesia (KFT),  LSP Pos Logistik Indonesia, LSP Televisi dan Film, Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK) STMM “MMTC” Yogyakarta,  dan Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Cikarang.