Categories: NASIONALPEMERINTAHAN

Jusuf Kalla: AS dan Cina Ubah Kebijakan Perekonomian

MONITOR, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi pembicara kunci sekaligus membuka Simposium Nasional  MPR RI (Lembaga Kajian) dengan tema Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan UUD NRI tahun 1945, pada Rabu, 12 Juli 2017, di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Selatan. 

Menurut Wakil Presiden, setiap simposium akan mengingatkan kita pada tujuan negara,

"Apa yang sudah, atau belum dilakukan serta apa yang akan dikoreksi, demi mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur," kata Jusuf Kalla. 

Ia menyatakan, dunia banyak berubah. Dulu, negara menganut paham kapitalisme dan sosialisme.

"Banyak negara menganut cara berbeda demi kemajuan negaranya, " kata Kalla. 

Namun, saat ini justru simpang siur. Amerika Serikat yang dulu menganut paham kapitalisme kini presidennya cenderung proteksionisme yang menjadi ciri negara sosialis.

Yang kebijakan ekonominya adalah memperketat perdagangan antar negara melalui cara seperti tarif barang impor, atau batas kuota. Dan, Cina kini memperjuangkan perdagangan bebas dalam mencapai tujuannya. "Negara berubah sesuai tujuan dan waktu."

Kalla menyebut, pemikiran dasar ekonomi seperti pakaian, yakni, berlaku bentuk besar atau kecil layaknya mode.

"Ekonomi itu memperbaiki kesalahan," ujarnya. 

Kesalahan dalam ekonomi di Indonesia di masa lalu menurut Kalla, karena terlalu mengikuti pola yang ada.

"Pemerintah mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan langkah dicapai," kata Kalla yang mengambil contoh krisis moneter 1997-1998. Sehingga kondisi tersebut mempengaruhi pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini membuat Indonesia tertinggal hingga 15 tahun dari negara jiran,  Malaysia. 

Saat itu Indonesia menganut sistem liberal, dimana bank tumbuh tak terkendali, bunga tinggi dan kredit macet yang kemudian dijamin oleh BLBI. Dan, juga kesalahan lain.

"Terlalu besar untuk subsidi khusus energi pada 2013-2014, melampaui 25 persen dari anggaran, " kata Kalla. 

Wapres menyarankan agar Indonesia kembali ke tujuan ekonomi yakni, meminimalkan kesenjangan dan memberi semangat wirausaha (entrepreneurship) kepada masyarakat dan para generasi muda.

Recent Posts

Naskah Doa Menag dalam Sidang Tahunan-Sidang Bersama 2026

MONITOR, Jakarta — Menteri Agama Nasaruddin Umar memimpin doa dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang…

5 jam yang lalu

Kemenhaj Turun Tangan Lindungi 33 Jemaah Umrah Gagal Berangkat di Bandara Soetta

MONITOR, Tangerang - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bergerak cepat memastikan hak dan pelindungan 33…

6 jam yang lalu

Kemnaker Siapkan Talenta Muda untuk Bangun Startup dan Ciptakan Lapangan Kerja

MONITOR, Bekasi — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan talenta muda agar mampu mengembangkan gagasan dan inovasi…

8 jam yang lalu

17 OTT KPK Jadi Alarm Demokrasi, LSAK Dorong Pembenahan Sistem Pilkada

MONITOR, Jakarta — Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) menilai 17 operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan…

9 jam yang lalu

Kemenkop Tegaskan Hilirisasi Sawit Berbasis Koperasi, LPDB Koperasi Siapkan Dukungan Pembiayaan

MONITOR, Musi Banyuasin – Kementerian Koperasi Republik Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan…

1 hari yang lalu

Kemenhaj Periksa Bos PT TAS Akibat 120 Jemaah Gagal Berangkat dan 38 Jemaah Terkendala Kepulangan

MONITOR, Banjarmasin - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memeriksa PT TAS terkait dugaan pelanggaran penyelenggaraan perjalanan…

1 hari yang lalu