Categories: NASIONALPEMERINTAHAN

Jusuf Kalla: AS dan Cina Ubah Kebijakan Perekonomian

MONITOR, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi pembicara kunci sekaligus membuka Simposium Nasional  MPR RI (Lembaga Kajian) dengan tema Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan UUD NRI tahun 1945, pada Rabu, 12 Juli 2017, di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Selatan. 

Menurut Wakil Presiden, setiap simposium akan mengingatkan kita pada tujuan negara,

"Apa yang sudah, atau belum dilakukan serta apa yang akan dikoreksi, demi mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur," kata Jusuf Kalla. 

Ia menyatakan, dunia banyak berubah. Dulu, negara menganut paham kapitalisme dan sosialisme.

"Banyak negara menganut cara berbeda demi kemajuan negaranya, " kata Kalla. 

Namun, saat ini justru simpang siur. Amerika Serikat yang dulu menganut paham kapitalisme kini presidennya cenderung proteksionisme yang menjadi ciri negara sosialis.

Yang kebijakan ekonominya adalah memperketat perdagangan antar negara melalui cara seperti tarif barang impor, atau batas kuota. Dan, Cina kini memperjuangkan perdagangan bebas dalam mencapai tujuannya. "Negara berubah sesuai tujuan dan waktu."

Kalla menyebut, pemikiran dasar ekonomi seperti pakaian, yakni, berlaku bentuk besar atau kecil layaknya mode.

"Ekonomi itu memperbaiki kesalahan," ujarnya. 

Kesalahan dalam ekonomi di Indonesia di masa lalu menurut Kalla, karena terlalu mengikuti pola yang ada.

"Pemerintah mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan langkah dicapai," kata Kalla yang mengambil contoh krisis moneter 1997-1998. Sehingga kondisi tersebut mempengaruhi pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini membuat Indonesia tertinggal hingga 15 tahun dari negara jiran,  Malaysia. 

Saat itu Indonesia menganut sistem liberal, dimana bank tumbuh tak terkendali, bunga tinggi dan kredit macet yang kemudian dijamin oleh BLBI. Dan, juga kesalahan lain.

"Terlalu besar untuk subsidi khusus energi pada 2013-2014, melampaui 25 persen dari anggaran, " kata Kalla. 

Wapres menyarankan agar Indonesia kembali ke tujuan ekonomi yakni, meminimalkan kesenjangan dan memberi semangat wirausaha (entrepreneurship) kepada masyarakat dan para generasi muda.

Recent Posts

Tak Perlu Input Data Berulang, Ditjen AHU Kebut Integrasi Data Korporasi Nasional

MONITOR, Jakarta — Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum Republik Indonesia, menyelenggarakan…

10 jam yang lalu

Kementerian UMKM Fasilitasi Legalitas Usaha 1.000 Pengusaha Mikro di Tarakan

MONITOR, Tarakan – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperluas akses legalitas, pelindungan…

13 jam yang lalu

Kemnaker Raih Anugerah Anindhita Wistara Data 2026

​MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima Anugerah Anindhita Wistara Data 2026 Kategori Kementerian yang…

13 jam yang lalu

Zayed Award for Human Fraternity 2027 Terima Nominasi dari Lebih 90 Negara

MONITOR, Jakarta - Zayed Award for Human Fraternity, Senin (9/11/2026), telah mencatat rekor dengan sekitar…

2 hari yang lalu

Unpam Perkenalkan Komunipreneur, Dorong Santri Bangun Kemandirian Ekonomi Pesantren

MONITOR, BOGOR - Kemandirian ekonomi pesantren tidak cukup hanya ditopang keterampilan menghasilkan produk. Santri juga…

2 hari yang lalu

Saatnya Generasi Muda Menjadi Motor Restorasi Indonesia (Refleksi HUT ke-15 Partai NasDem)

Chepy Aprianto, M.I.Kom (Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Garda Pemuda NasDem) Setiap peringatan hari…

2 hari yang lalu