MONITOR, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Satya Arinanto mengatakan, penggunaan hak angket oleh DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah sesuai aturan yang berlaku, namun tidak tepat.
Dia menjelaskan, pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 memberi celah bagi DPR untuk menggunakan haknya tersebut tidak hanya terhadap pemerintah, namun juga lembaga negara pelaksana undang-undang.
Dengan demikian, hak angket bisa diarahkan terhadap KPK yang merupakan lembaga independen atau lembaga negara.
"Kalau secara undang-undang, iya (legal)," kata Satya dalam diskusi bertajuk 'Nasib KPK Ditangan Pansus' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/7).
Tetapi, kata Satya, kalau ditafsirkan seperti itu, nantinya semua lembaga yang melaksanakan undang-undang bisa diangket.
"Tapi saya tidak setuju, dia (Pansus Angket KPK) legal, tapi tidak tepat," ujar Satya.
Namun demikian, lanjut Satya, sejak awal pembentukan UU MD3, penggunaan hak angket selalu ditujukan kepada pemerintah.
"Selama ini diarahkan kepada pemerintah semua. Dari Bung Karno sampai SBY," ucap dia.
Dia menegaskan, hak angket hanya untuk melakukan penyelidikan terhadap lembaga dalam melaksanakan undang-undang. Nantinya, jika ditemukan ada unsur kesalahan atau hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang dilakukan lembaga tersebut, kemudian DPR bisa menindaklanjutinya dengan hak menyatakan pendapat yang dapat berujung pada pembubaran lembaga atau impeachment.
"Sifatnya kan rekomendasi saja, tetapi yang melaksanakan itu lembaga yang bersangkutan dan pemerintah. Sebenarnya mengikat (rekomendasinya), cuma selama ini yang kena efek presiden," ungkap Satya.
Dia menceritakan, saat akan dilakukan perubahan UU MD3 pada 2014 lalu, dirinya bersama tim ahli ingin agar penggunaan hak angket secara spesifik hanya ditujukan kepada pemerintah saja.
Hal ini guna menghindari polemik ke depannya.
Tetapi, DPR meminta agar hak angket dapat diberlakukan lebih luas.
"Waktu itu, angket itu usul DPR ditambah, tidak hanya meminta keterangan kepada pemerintah tetapi juga ditambah lembaga pelaksana UU. Itu yang saya soroti dari awal karena yang melaksanakan UU itu luas," tandasnya.