Tak Ada Tawar Menawar, PBNU Tegas Tolak Kebijakan Sekolah Sehari Penuh

Monitor, Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj menolak kebijakan sekolah delapan jam sehari (full day) dan lima hari sepekan karena banyak lembaga pendidikan yang akan mendapatkan dampak buruk.

"PBNU menolak keras full day school lima hari sekolah delapan jam sehari," kata Said dalam jumpa pers di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (15/6/2017).

Menurut dia, penguatan pendidikan karakter tidak sejalan dengan penambahan jam belajar menjadi delapan jam sehari. Dengan kata lain, sekolah seharian itu tidak cocok jika dikaitkan dengan penguatan karakter siswa lewat pendidikan.

Dia mengatakan fakta di lapangan menunjukkan banyak sekolah belum siap menerapkan FDS seperti terkait fasilitas penunjang.

"Penerapan lima hari belajar, ada asumsi anak kota terjerumus dalam pergaulan tidak baik itu tidak sepenuhnya benar. Kenyataannya tidak semua anak meninggalkan kultur agama," ucapnya.

Di pelosok, kata dia, terdapat siswa yang membutuhkan waktu separuh hari lainnya untuk membantu bertani dan menjadi nelayan. Dengan sekolah seharian, maka kegiatan tersebut terancam tidak bisa dilakukan.

Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini mengatakan pihaknya siap mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo terkait FDS. PBNU meminta Presiden membatalkan sekolah seharian yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi.

Salah satu pesan lainnya dalam surat itu, kata dia, adalah meminta Presiden agar mencopot Mendikbud jika terus membuat gaduh sebagaimana lewat kebijakan "full day school".