Monitor, Jakarta – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) pertanyakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) terkait sekolah lima hari.
"Pendidikan Nasional untuk tingkatkan iman taqwa dan akhlaq mulia, untuk cerdaskan kehidupan bangsa (UUD NRI 1945). Itu bisa di capai dengan sekolah lima hari?," tanya politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu melalui akun twitter pribadnya, @hnurwahid.
Sebelumnya, Mendikbud Muhadjir menjelaskan, pihaknya yakin semua pihak yang mengkritik pada akhirnya bisa memahami tujuan dan maksud gagasannya itu.
"Sekali lagi saya mohon maaf. Saya paham banyak polemik yang tidak proporsional karena memang belum ada payung hukum, selain sosialisasi kami yang sangat terbatas," ucapnya.
Pasalnya, dia menilai aneh jika kritikan dilontarkan sebelum memahami atau membaca detail gagasannya. "Yang sebelumnya diperbincangkan itu saya tidak tahu bahannya dari mana. Mestinya kalau ingin mengkritisi, mempersoalkan, harus baca peraturan menterinya dulu. Tadi sudah turun nanti kami akan sahkan," ujarnya.
Adapun Kemendikbud menilai perlu menerbitkan Permen itu karena jumlah sekolah yang bersedia menjadi uji coba gagasan itu bertambah. Kemendikbud menargetkan 5.000 sekolah untuk diuji coba pada tahun ini, namun bertambah menjadi 9.000-an sekolah karena ada yang suka rela memberlakukan gagasannya itu.
"Ada 11 kabupaten kota yang sukarela berlakukan seluruhnya," tuturnya.
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat rasa…
MONITOR, Jakarta - Komisi VII DPR RI menyalurkan bantuan senilai Rp500 juta bagi pelaku usaha…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama menggelar Santri Film Festival (SANFFEST) 2025. Total ada 125 karya…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban banjir…
MONITOR, Jakarta - Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2025 mencapai 77,89, skor tertinggi sejak survei…
MONITOR, Jakarta - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendorong penguatan kebijakan transportasi perdesaan, keperintisan, dan daerah…