Categories: NASIONALPEMERINTAHAN

Usai Pelantikan, Ini Langkah Pertama yang akan Dilakukan DKPP

Monitor, Jakarta- Pelantikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Usai dilakukan di Istanan Negara, Jakarta, Senin Kemarin (12/6).

Harjono, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2012-2017 menyampaikan bahwa langkah awal yang dilakukan yakni inventarisasi pekerjaan. Ia menyampaikan hal itu perlu untuk mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang perlu ditindaklanjuti.

Secara administratif, menurut Harjono, tidak ada hambatan berarti yang akan dihadapi. Ia menambahkan bahwa kemungkinan yang perlu dilakukan adalah perbaikan untuk meningkatkan kerja sama sebagai sebuah tim.

Saat ditanya mengenai pemilu 2019, Harjono ungkapkan memang harus dipersiapkan perangkatnya, kesigapan anggota, dan hal lain yang perlu yakni perubahan peraturan.

“Pasti itu perlu ada satu perubahan aturan, tapi itu nanti kita kasih semua, apa yang sudah ada lalu kemudian akan kita tambah apa. Itu tantangan pertama. Selagi kita barangkali ada kosong sampai Pilkada 2018, ini ada kesempatan dengan teman-teman ini untuk melihat peraturan yang ada untuk disempurnakan. Saya kira itu,” ungkap Harjono.

Mengenai Undang-Undang Pemilu Harjono menyampaikan bahwa nantinya DKPP akan menyesuaikan dengan perubahan yang ada.  Ia juga menyampaikan harapan agar DKPP ke depan putusan yang dihasilkan memiliki keadilan bagi semua pihak.  “Jangan sampai putusan-putusan kita nanti dirasa tidak adil dan sebagainya. Jadi itu yang perlu kita sempurnakan,” tambah Harjono.

Kemungkinan adanya tarik-menarik dari parpol jelang pemilu 2019, Harjono ungkapkan bahwa DKPP nantinya berangkat dari pengaduan sehingga dari delik aduan itulah yang kemudian akan diperiksa.

“Ya itu kredibilitas kita, oleh karena itu kita harapkan bahwa semua bekerja sama dan menjaga fairness. Oleh karena itu tantangannya adalah kita sebagai penyelenggara mengenai penegakan kotik (kode etik) itu bisa betul-betul adil,” jelas Harjono.

Recent Posts

Hapus Larangan Siaran Langsung Persidangan, DPR Dinilai Jamin Keterbukaan Informasi dan Transparansi

MONITOR, Jakarta - DPR RI dan Pemerintah sepakat menghapus ketentuan yang melarang publikasi siaran langsung…

54 menit yang lalu

Soroti Penyalahgunaan Mobil Dinas, DPR Dorong Polri Beri Sanksi Agar Jadi Pelajaran

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka, menyesalkan insiden penyalahgunaan kendaraan dinas…

1 jam yang lalu

Pemerintah Belum Resmi Tetapkan Haji Jalur Laut, Tapi Peluang Terbuka

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa pemerintah belum menetapkan agenda resmi untuk…

2 jam yang lalu

DPR Ungkap Kebijakan Jam Sekolah Lebih Pagi Harus Dibarengi Pendekatan Psikososial

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina menanggapi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov)…

4 jam yang lalu

Kemenperin dan PT IMIP Buka Kelas Beasiswa

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus menjalankan kebijakan hilirisasi industri karena berperan penting…

5 jam yang lalu

Kloter Terakhir Terbang dari Madinah, Ketua PPIH Bersyukur Fase Pemulangan Lancar

MONITOR, Madinah - Fase pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari Daerah…

6 jam yang lalu