Monitor, Manado – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, pihaknya menyeleksi ketat institusi pemerintah kabupaten dan kota di daerah yang memperoleh predikat penilaian baik dan buruk dalam pengelolaan keuangan negara.
BPK tegas Moermahadi menjamin pemberian predikat tersebut berlangsung murni. pengalaman pahit atas kasus auditor utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus suap-pun menjadi pelajaran berharga anggota staf BPK di daerah.
"Tidak ada yang main-main. Semua berlangsung sesuai standar penilaian,” katanya kepada wartawan di Manado, Sulawesi Utara, Jumat (9/6).
Menurut Moermahadi, BPK memegang teguh empat prinsip penilaian, yakni berdasarkan standar akuntansi, bukti cukup, kesesuaian sistem pengendalian internal, dan ketaatan terhadap perundang-undangan.
Empat hal itu menjadi penilaian atas pengelolaan keuangan daerah. Dari situ, pemeriksaan dilanjutkan atas temuan apakah berpengaruh terhadap materiel laporan keuangan atau tidak.
"Kami memakai materiel temuan disusun tim hingga pembahasan dan penanggung jawab,” ujar Moermahadi.
Dilansir dari Kompas, Mengenai kasus operasi tangkap tangan oleh KPK atas auditor utama BPK Rochmadi Saptogiri, Moermahadi mengatakan masih menunggu pemeriksaan KPK. Jabatannya sudah dicopot dan untuk memecat, BPK menunggu hasil pemeriksaan.
Di Manado, Moermahadi menyaksikan BPK Perwakilan Sulut memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) kepada Pemerintah Provinsi Sulut atas kinerja pelaporan keuangan tahun 2016.
Predikat tertinggi itu juga diterima 13 dari 15 kabupaten dan kota di Sulut, kecuali Kota Manado yang mendapat predikat Wajar dengan Pengecualian (WDP) dan Kabupaten Bolaang Mongondow yang mendapat penilaian disclaimer.
Meskipun mendapat WTP, BPK memberi catatan kepada Pemprov Sulut untuk menyelesaikan sejumlah temuan dugaan kerugian negara selama 60 hari dan penataan aset pemerintah yang lebih rapi.
Sekretaris Daerah Sulut Edwin Silangen mengatakan, penghargaan WTP dua kali berturut-turut itu selalu memberi motivasi bagi aparatur sipil di daerahnya.
Bupati Minahasa Selatan Euginia Christiany Paruntu menambahkan, penilaian WTP yang diterima daerahnya buah dari kerja aparat sipil negara yang kredibel dan memiliki akuntabilitas atas penggunaan uang negara.