Monitor, Jakarta – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengaku heran bila Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais dituduh menerima aliran dana haram dari korupsi pengadaan alat kesehatan dalam kasus yang membelit Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. Terlebih, jika kasus tersebut dikaitkan dengan organisasi Muhammadiyah.
Din mengakui, memang Siti Fadilah duduk di kursi Menkes lantaran diusulkan oleh Muhammadiyah. Namun, dia berang jika tuduhan keterlibatan Amien dalam kasus itu karena bentuk "balas budi" Siti Fadilah terhadap Muhammadiyah.
"Nggak ada itu (balas budi). Kan Pak Amien nggak terima dari Siti Fadilah. Kenapa dituduh balas budi. Ada gak faktanya Siti memberi ke Amien Rais," kata Din di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (7/6/2017).
Menurut dia, dikaitkannya Muhammadiyah dalam suatu perkara korupsi sangatlah tak etis. Oleh karena itu, tak salah jika ada yang berpikir miring bahwa ada kejanggalan dalam tubuh KPK.
"Menkes Siti Fadilah diusung Muhammadiyah, lalu di PAN banyak Muhammadiyah, ini tidak etis. Nggak pernah ada kasus-kasus lain disebut organisasinya," ucap Din.
Ketua Dewan Pertimbangan MUI itu pun meminta KPK memverifikasi pernyataannya secara bertanggung jawab.
Sebab, bila tidak, maka jangan salahkan jika masyarakat menyebut lembaga itu telah dimanfaatkan pihak tertentu untuk kepentingan politik. Bahkan, dia dengan tegas menganggap tindakan KPK sangatlah bertentangan dengan amalan Pancasila.
"Kalau dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk membasmi, membunuh lawan politinya, itu tidak baik, itu tidak Pancasilais, itu tidak sesuai dengan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Apalagi sila yang Ketuhanan Yang Maha Esa," pungkasnya.