Categories: DAERAHJABAR-BANTEN

Opini LKPD Provinsi Banten Naik Kelas

Monitor, Kota Serang—Sejak tahun 2011, pertama kalinya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten tahun Anggaran 2016 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

 

Anggota BPK RI Ismayatun mengatakan, berdasarkan pemeriksaan dari BPK, pihaknya memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk tahun anggaran 2016 kepada Pemprov Banten.

Pemeriksaan keuangan itu bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.

“Meski demikian jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan kekurangan atau pelanggaran terhadap tujuan perundang-undangan maka harus diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan,” kata kata Isma Yatun, dalam rapat paripurna istimewa, di Gedung DPRD Banten, Curug, Kota Serang, Rabu, 31 Mei 2017.

Gubernur Banten Wahidin Halim merasa beruntung predikat WTP yang disandang Banten. Pasalnya, belum satu bulan dirinya menjabat, Pemprov Banten sudah mendapatkan opini WTP dari BPK. 

Prestasi WTP ini, kata dia, merupakan sepak terjang dan kerja keras Sekda beserta jajarannya dalam menata dan mengelola administrasi keuangan termasuk aset daerah dengan baik, benar, sesuai aturan dan prosedur.

“Saya hanya finishing touch aja, memberikan arahan di minggu-minggu terakhir ketika temen-temen sedang menyelesaikan, dan memang sebelumya tata kelola keuangan sudah baik,” kata Gubernur Wahidin.

Wahidin meminta Opini WTP yang diraih Pemprov Banten dipertahankan dan ditingkatkan. Wahidin beserta Wakil Gubernur dan jajarannya, lanjut dia, berjanji untuk meningkatkan pengelolaan keuangan, penggunaannya, penyerapan atau peruntukannya, termasuk pemeliharaan dan pengelolaan aset hingga pelaporannya.

“Kita akan pertahankan WTP ini dan menutup ruang-ruang korupsi, karena WTP tidak berarti tidak ada korupsi. WTP hanya bersifat administrasi keuangan. Prestasi ini akan kami pertahankan selama menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur,” tuturnya.

Recent Posts

Kemenag Matangkan Persiapan PPSN 2026 di Malang

MONITOR, Malang — Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Pesantren menggelar Rapat Koordinasi Perkemahan…

8 jam yang lalu

Legislator Duga Ada ‘Dalang’ di Balik Penyebaran Video Hoaks Demo

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira menyoroti maraknya penyebaran…

8 jam yang lalu

Rumah Warga Kampung Sesor Rampung 100 Persen, Bukti Nyata TMMD Ke-129 Kodim 1807/Sorong Selatan

MONITOR, SORONG SELATAN – Pembangunan Rumah ke-1 Type 36 Semi Permanen di Kampung Sesor, Distrik Wayer,…

9 jam yang lalu

Tinjau TKM di Purwakarta, Kemnaker Pastikan Bantuan Modal Usaha Berdampak

MONITOR, Purwakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meninjau secara langsung perkembangan usaha penerima bantuan modal Tenaga…

12 jam yang lalu

Soroti Manuver Hukum Mantan Jampidsus, Hendardi: Jangan Alihkan Perhatian dari Substansi Perkara

MONITOR, Jakarta — Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menilai manuver komunikasi yang dilakukan tim…

12 jam yang lalu

Ekonomi Jabar Tembus Rp3.040 Triliun, Prof Rokhmin Dorong KAHMI Ubah Modal Sosial Jadi Kekuatan Produktif

MONITOR, Bandung - Besarnya ekonomi Jawa Barat belum otomatis berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Di…

14 jam yang lalu