Categories: NASIONAL

Tepuk Jidat, Fahri Hamzah Marah Polisi Larang Siaran Langsung Ceramah Pengajian

Monitor, Yogyakarta – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah sangat marah dengan sikap aparat kepolisian yang telah melarang membuat live streaming kegiatan ceramah keagamaan di bulan Ramadhan ini. Karena itu, dia akan melaporkan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla, terkait sikap aparat itu.

“Inilah negeri Indonesia tercintah, dimana kebaikan dilarang disebarluaskan, tapi kerusakan seperti live streaming perilaku LGBT, dibebaskan untuk tersebar luas,” kata Fahri sambil tepuk jidat ketika menjadi salah satu pembicara dalam acara Tabliq Akbar Kampoeng Ramadhan Jogokariyan dengan tema “Umat Islam Benteng NKRI” di Masjid Jogokariyan, Yogjakarta, Minggu (28/5).

Dilansir dari sumbawanews, Kemarahan Fahri ini menanggapi imbauan dari panitia Tabliq Akbar yang di warning aparat kepolisian agar tidak membuat live streaming acara keagamaan yang juga dihadiri Ketua GNPF MUI), Bachtiar Nashir, Jubir HTI Ismail Yusanto dan Ketua Majelis Mujahidin Irfan S Anwar tersebut.

Pimpinan DPR Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Kokesra) ini mengingatkan semua pihak, kalau dirinya adalah seorang pejabat negara yang ada nomornya, bukan warga negara illegal.

“Nomor mobil saya itu, termasuk kayak pejabat di Jogja, RI 56. Jadi saya ini, penguasa di Republik Indonesia nomor 56. Karena itu, tolong omongan saya ini tidak boleh dibriedel,” tegasnya.

Bahkan Fahri mempersilahkan pihak-pihak, termasuk jamaah yang hadir pada acara Tabliq Akbar yang ingin membuat live streaming semua ucapannya.

“Jadi, yang mau streaming omongan saya silahkan. Saya kemana-mana melakukan streaming. Kenapa saya mendiskresi ini? setelah mendengar pendahuluan dari pak Kyai,” katanya.

Terkait adanya larangan tersebut, Fahri berjanji akan menyampaikan ini kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla melalui pesan singkat atau SMS. Dia juga minta para kyai maupun ulama, jika diundang untuk kultum di Istana, dimulai dengan ayat Kursi.

“Kenapa? Biar jin-jin yang ada di situ pada kabur. Saya juga akan mengusulkan, agar semua pejabat-pejabat yang muslim di negeri ini, harus di rukyah massal. Karena saya lihat mereka seperti orang yang bericara dan bertindak sudah kehilangan akal dan kesadaran,” ucapnya.

Fahri yang juga Deklarator Kesatuan Aksi Mahasiswa Musim Indonesia (KAMMI) itu mengaku heran dengan ketakutan yang dipertontonkan para menteri maupun aparat intel-intel dan penegak hukum, sehingga melarang membuat live streaming acara keagamaan umat Islam.

“Dari mana kalian mendapat ilmu yang tidak-tidak, dapat informasi yang tidak benar tentang umat Islam. Dari mana itu? Asal tau saja bahwa warna Indonesia ini adalah Islam, yang tidak bisa dan tidak bisa dipisahkan,” tegasnya.

Dengan nada menyindir, Fahri mengatakan pejabat Indonesia ini saban hari maki-maki Wahabi, kemarin Donald Trump datang bertemu Raja Salman, terima investasi 380 Miliar US Dollar, yang jika dirupiahkan 5.130 triliun rupiah.

“Hampir tiga kali lipat dari APBN Indonesia, Donald Trump dapet. Nggak pernah maki-maki Wahabi soalnya. Ini kita maki-maki Wahabi cuma 80 triliun rupiah dapatnya. Ngomel-ngomel lagi. Salah sendiri, tidak sepenuh hati menggarap potensi perbedaan ini, malah kemasukan virus yang tidak-tidak,” katanya.

Recent Posts

Kemenag Matangkan Persiapan PPSN 2026 di Malang

MONITOR, Malang — Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Pesantren menggelar Rapat Koordinasi Perkemahan…

9 jam yang lalu

Legislator Duga Ada ‘Dalang’ di Balik Penyebaran Video Hoaks Demo

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira menyoroti maraknya penyebaran…

9 jam yang lalu

Rumah Warga Kampung Sesor Rampung 100 Persen, Bukti Nyata TMMD Ke-129 Kodim 1807/Sorong Selatan

MONITOR, SORONG SELATAN – Pembangunan Rumah ke-1 Type 36 Semi Permanen di Kampung Sesor, Distrik Wayer,…

9 jam yang lalu

Tinjau TKM di Purwakarta, Kemnaker Pastikan Bantuan Modal Usaha Berdampak

MONITOR, Purwakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meninjau secara langsung perkembangan usaha penerima bantuan modal Tenaga…

13 jam yang lalu

Soroti Manuver Hukum Mantan Jampidsus, Hendardi: Jangan Alihkan Perhatian dari Substansi Perkara

MONITOR, Jakarta — Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menilai manuver komunikasi yang dilakukan tim…

13 jam yang lalu

Ekonomi Jabar Tembus Rp3.040 Triliun, Prof Rokhmin Dorong KAHMI Ubah Modal Sosial Jadi Kekuatan Produktif

MONITOR, Bandung - Besarnya ekonomi Jawa Barat belum otomatis berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Di…

14 jam yang lalu