Monitor, Jakarta – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK terhadap dua orang auditor dan seorang staf dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pihak lain dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diduga terkait dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kementerian tersebut.
"Iya sekitar itu, tapi lebih jelasnya tunggu besok ya," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (26/5/2017).
Untuk diketahui, Laporan Keuangan Kemendes pada tahun 2016 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tak sedikit yang mengapresiasi capaian penilaian laporan keuangan tertinggi yang diraih Kemendes tersebut. Pasalnya, pada tahun sebelumnya dalam laporan keuangan 2015 Kemendes mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Opini WDP sendiri diberikan BPK terhadap Kemendes didasarkan pada beberapa catatan diantaranya :
1) nilai persediaan 2015 sebesar Rp 3,32 triliun. Sebagian satuan kerja tidak melakukan inventarisasi fisik atas persediaan yg dimiliki per tgl 31/12/2015
2) nilai aset 2015 sebesar Rp 2,55 triliun. Terdapat aset yang tidak didukung dengan rincian sehingga tidak dpt ditelusuri keberadaannya.
3) nilai utang kepada pihak ketiga sebesar Rp 378,46 miliar. Catatan dan dokumen yg tersedia tidak memungkinkan BPK utk melakukan pengujian atas persentase penyelesaian pekerjaan yg dijadikan sbg dasar penilaian utang.
Jika benar, OTT Auditor KPK tersebut terkait dengan adanya praktek jual beli penilaian laporan keuangan negara tentu ini menjadi tamparan keras buat BPK yang seolah membenarkan selama isu selama ini soal adanya praktek tersebut seperti hembusan angin.
Sekjen BPK Hendar Ristriawan sebelumnya mengatakan bahwa ada dua orang auditor dan seorang staf yang dibawa KPK pada pukul 17.08 WIB.
"Pukul 17.08 WIB, 2 orang auditor BPK dibawa KPK dan 1 staf dibawa ke KPK. Sampai jam ini saya masih menunggu. Penjelasan lebih detail, bisa ditunggu besok pada saat besok konferensi pers di KPK dan BPK akan mendampingi," kata Hendar
Dua auditor yang diamankan KPK adalah Auditor Utama Keuangan Negara III Rochmadi Saptogiri dan Plt Kepala Auditorat di Auditorat Keuangan Negara III Ali Sadli.
KPK juga menyegel dua ruangan di BPK turut disegel. Sedangkan di Kemendes, ruang Biro Keuangan juga disegel.
MONITOR, Makkah - Operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M memasuki hari ke-56. Seiring berjalannya…
MONITOR, Jakarta – Momentum Tahun Baru Islam 1448 Hijriah hendaknya tidak dimaknai sekadar sebagai pergantian…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah menyiapkan langkah antisipatif menyusul prediksi…
MONITOR, Jakarta - Menyambut Tahun Baru 1 Muharam 1448 Hijriah, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus memacu percepatan transformasi digital sektor manufaktur nasional sebagai langkah…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai…