MONITOR, Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menanggapi masalah sistemik yang tengah terjadi di internal Garuda Indonesia. Menurutnya, mogok kerja para pilot dan karyawan dinilai sebagai hal yang wajar, melihat penerbangan nomor satu ini mengalami tiga persoalan sekaligus.
“Sebelumnya, ancaman mogok kerja seperti ini sudah sering, saya memaklumi kegelisahan para karyawan” terangnya pada MONITOR (monitor.co.id), Senin (7/5).
Menurut Said Didu, terdapat tiga hal yang terjadi dengan pengelolaan perusahaan maskapai plat merah tersebut. Pertama persoalan keuangan merosot, kedua kelancaran operasional penerbangan dan ketiga munculnya maskapai penerbangan yang menawarkan pelayanan dan ketepatan waktu penerbangan lebih baik.
“Ini bisa menjadi siklus berkepanjangan, sebab jika persoalan keuangan tapi operasional (ketepatan waktu) bagus maka konsumen bisa kembali.” bebernya.
Said Didu menegaskan jika inti masalah dimaksud ialah tuntutan untuk mengganti direksi dengan orang yang lebih paham tentang dunia penerbangan.
“Bahwa industri penerbangan berkunci pada kepercayaan, baik keselamatan, pelayanan, ketepatan waktu dan harga,” katanya dengan nada tinggi.
“Kenapa bisa merosot keuangannya, karena keunggulan garuda lah yang terganggu, mulai dari waktu penerbangan, pelayanan. Ini tentu terkait keandalan direktur operasional nyadalam mengatasi” tambahnya.
Persoalan keandalan direktur operasional juga mencari masalah yang kern terjadi, pasalnya menurut Said Didu yang seharusnya menduduki posisi itu ialah pilot senior yang mengerti betul operasional.
“Dan ini kan tidak, justru berasal dari dunia perbankan (yang mengisi posisi direktur Operasional-red),” tegasnya..
Adapun solusi untuk mengembalikan keadaan maskapai Garuda Indonesia tegas Said Didu adalah harus betul tepat memilih direksi yang menjadi dan mampu mengendalikan keseimbangan operasional.
Sebelumnya, Presiden Asosiasi Pilot Garuda Indonesia (APG) Captain Bintang Hardiono memastikan mereka tetap akan mogok jika hingga awal Juni 2018 tidak ada perombakan direksi.
Masalah yang dimaksud bermula sejak tahun lalu, di mana dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) April 2017 posisi Direktur Operasi dan Direktur Teknik ditiadakan. Hal itu menimbulkan kendala untuk mereka yang ada pada tataran operasional karena ada audit untuk Airport Operating Certificate (AOC) yang penanggung jawabnya adalah kedua direktur itu.
Belakangan, posisi kedua direktur tersebut diadakan kembali namun bukan dari mekanisme RUPS, melainkan penunjukan langsung oleh Direktur Utama.
