MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut langkah Jokowi cukup responsif dalam menanggapi masalah. Pasalnya, dalam waktu sehari, Jokowi harus menghadapi menterinya yang mundur dan seketika mencari penggantinya yang baru.
Hasto yang merupakan Sekretaris Tim Kampanye Nasional paslon Jokowi-Ma’ruf ini mengatakan, Jokowi tidak pernah mencampuradukkan antara kepentingan negara dengan kepentingan politiknya di Pilpres.
Bahkan sesekali ia menyindir kubu oposisi, bahwa koalisi Jokowi tidak pernah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan.
“Karena kami mulainya dengan sangat baik, kami mulai dengan tidak ada politik mahar, tidak ada dana satu triliun, sehingga itu merupakan hal yang sangat positif, kalau mau menggunakan itu gampang,” ujar Hasto Kristiyanto, Jumat (24/8).
Ia kembali menegaskan, meski partai koalisinya berada didalam pemerintahan, namun pihaknya tak akan sesekali menyentuh fasilitas negara untuk kepentingan kampanye Pilpres 2019. Ia menyebut, kepentingan negara dan tim pemenangan harus dipisahkan.
“Tetapi arahan yang diberikan Pak Jokowi kan kita tampilkan kualitas demokrasi kita, sehingga ruang antara kepentingan bangsa dan negara kemudian ruang untuk pemenangan itu adalah dua hal yang bisa kami bedakan,” imbuhnya.
Hal tersebut menurutnya ditunjukan oleh Jokowi pada saat melakukan pendaftaran ke KPU. Kata Hasto, pada saat itu Jokowi tak menggunakan fasilitas negara kecuali pengawalan Paspampres.
“Dalam pendaftaran saja kita lihat ketika mendaftar kan sangat disiplin, tidak ada fasilitas negara yang dipakai oleh Bapak Presiden kecuali protokoler sesuatu yang melekat untuk keamanan Presiden, ya Paspampres itu sesuatu yang melekat untuk pengaman presiden,” tandasnya.
