UMKM dan Pertanian Sebagai Mesin Penyedia Lapangan Kerja

Oleh : 

Diding S Anwar

(Ketua Dewan Penasihat – Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indoesia)

Ekonomi Indonesia memiliki prospek bagus ke depan. Cadangan natural resources bisa dibilang masih cukup nesar dan adanya bonus demografi yang berlangsung hingga 2035. Namun, bonus demografi itu bisa sia-sia apabila porsi masyarakat berusia produktif yang dominan tapi banyak yang tidak terserap di dunia kerja.

Agar potensi bagus perekonomian Indonesia bisa direalisasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas, jendela peluang demografi harus bisa dimanfaatkan dengan tersedianya lapangan kerja yang memadai.

Sektor-sektor kegiatan ekonomi yang selama ini menyerap banyak tenaga kerja harus lebih dikembangkan sesuai dengan potensinya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), dari 119 orang yang bekerja tahun lalu, sebanyak 32% terserap di sektor pertanian, termasuk perkebunan dan perikanan. Secara tren mengalami penurunan karena pada tahun 2000 masih menyerap 40% dan pada tahun 2010 menyerap 38%.

Secara skala usaha, segmen usaha mikro kecil dan mengengah (UMKM) menyerap 97,22% tenaga kerja di Indonesia. Secara tren mengalami kenaikan karena lima tahun silam daya serap UMKM terhadap tenaga kerja sebesar 96,99%.

Data tersebut cukup menjelaskan bahwa sektor pertanian memiliki posisi yang strategis, tidak hanya sebagai penjaga ketahanan pangan, tapi juga lahan besar bagi penyedia kesempatan kerja. Begitu juga segmen UMKM yang bisa menjadi mesin pemerataan ekonomi dan mendorong kegiatan produktif masyarakat dengan terbukti mampu menyerap tenaga kerja secara dominan.

Untuk mengembalikan kejayaan sektor pertanian dan mendorong UMKM lebih berkembang, perlu diketahui masalah-masalah dan seperti apa potensinya.

Masalah yang ada di sektor pertanian sudah jelas, misalnya minimnya prasarana irigasi, ketersediaan dan mahalnya harga pupuk, rendahnya harga hasil pertanian, logistik dan jalur distribusi yang tidak merata, serta terbatasnya akses permodalan.

Sedangkan segmen UMKM selain yang bergerak di sektor pertanian relatif tidak terlalu mengalami masalah karena perannya terhadap perekonomian pun meningkat. Yang dibutuhkan UMKM ialah akselerasi dan bagaimana pelaku-pelaku UMKM naik kelas supaya perannya terhadap perekonomian bisa lebih meningkat sesuai dengan potensinya yang besar.

Pemerintah tentu sudah memahami masalah-masalah yang ada dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Karena produksi pertanian ada di desa, maka sejak pemerintahan Joko Widodo bergulir dana desa yang pada tahun 2017 ini jumlah naik menjadi Rp60 triliun naik dari Rp47 triliun pada tahun 2016. Begitu juga dana pengelolaan irigasi yang dikeluarkan pemerintah untuk mendukung infrastruktur sektor pertanian.

Tahun lalu keluar peraturan pemerintah untuk mendorong akses permodalan bagi para petani melalui sistem resi gudang (SRG) yang dijamin oleh Perum Jamkrindo sebagai Lembaga Pelaksana Penjaminan SRG. Dengan SRG, agar petani bisa melakukan tunda jual sampai dengan harga komoditas naik dan unutk membiayai kebutuhan selama komoditas masih tersimpan di gudang, resi dapat dibawa ke bank untuk dijadikan agunan dalam memperoleh kredit.

Program pemerintah untuk mengembangkan UMKM sudah lebih dulu dikeluarkan. Karena rintangan utama UMKM ialah permodalan, pemerintah terus melanjutkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tahun ini ditargetkan Rp120 triliun.

Solusi lain yang sejalan dengan memperluas akses permodalan juga dilakukan Bank Indonesia dengan mewajibakan bank-bank memenuhi porsi pengucuran kredit UMKM sebesar 20% pada tahun 2018 serta dibukanya keran aturan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagi lembaga keuangan non-bank untuk memberikan kredit langsung kepada UMKM, dan hadirnya skema penjaminnaan kepada UMKM, dan hadirnya skema penjaminan untuk menyerap risiko kredit UMKM.

Kehadiran negara ke pertanian dan UMKM memang sangat diperlukan karena kedua sektor tersebut sangat strategis secara ekonomi dan memberi dampak berantai bagi kehidupan sosial masyarakat.

Apa yang dilakukan pemerintah sebagai pengelola negara mengemban amanat untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan rakyatnya, yaitu kehidupan yang sejahtera.

Sebagai penutup, karena kesejahteraan dan pemeritaan erupakan keinginan bersama bangsa ini, maka dukungan semua pihak untuk memajukan sektor pertanian maupun UMKM sangat dibutuhkan karena itu sangat relevan dengan upaya mengatasi pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan sosial.