Tanggapan PBNU terkait Perppu Ormas

MONITOR, Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai langkah Presiden Joko Widodo menandatangani penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai langkah cerdas dan konstitusional.

"PBNU menilai langkah Presiden tersebut sangat cerdas dan aspiratif. Bahkan tepat dan konstitusional," kata Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU Robikin Emhas dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Rabu (12/7).

Robikin mengatakan PBNU mendukung penuh terbitnya Perppu 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan karena akan mempercepat proses hukum penanganan ormas radikal, tanpa memberangus hak-hak konstitusional ormas.

"Seperti dimaklumi, belakangan penyebaran paham radikalisme di Indonesia berlangsung sangat masif dan berlangsung secara terstruktur. Kalau dibiarkan dan hukum serta UU tidak memadai untuk menanggulanginya, maka akan sangat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan kelangsungan NKRI," katanya.

Dia mengupamakan sel kanker, tingkat penyebarannya sangat cepat sehingga dibutuhkan penanganan yang tepat dan cepat, termasuk melalui pendekatan hukum. 

"Namun di sisi lain UU Ormas yang ada dinilai tidak cukup memadai dalam menanggulanginya," kata Robikin.

Menurut dia, UUD 1945 dengan tegas membari hak konstitusional kepada Presiden untuk menerbitkan perppu manakala terdapat kegentingan yang memaksa. 

"Namun konstitusi tidak menjelaskan apa yang dimaksud kegentingan yang memaksa," katanya.

Dia mengungkapkan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010 telah menentukan syarat agar suatu keadaan secara objektif dapat disebut sebagai kegentingan yang memaksa.

Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum.

Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa karena akan memakan waktu yang cukup lama. Padahal, keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian hukum untuk diselesaikan sesegera mungkin.

"Oleh karena itu, pembentukan dasar hukum guna memberi landasan hukum untuk pembubaran ormas radikal dan anti-Pancasila, dalam hal ini Hizbut Tahrir Indonesia, karena HTI jelas-jelas membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merongrong persatuan dan kesatuan bangsa," katanya.

Robikin mengatakan HTI menafikan kemajemukan masyarakat Indonesia yang telah terbangun sejak ratusan tahun lalu. 

Dia mengatakan bahwa HTI terbukti anti-Pancasila dan mendesakkan sistem khilafah yang justru tidak dipakai lagi di negara-negara Islam, bahkan Hizbut Tahrir pun sudah ditolak di negara-negara Islam.

"Dalam keadaan segenting ini, penerbitan perppu adalah tepat dan konstitusional," katanya.

Robikin mengungkapkan bahwa awal penerbitan perppu tersebut setelah Menko Polhukam Wiranto pada 8 Mei 2017 mengumumkan sikap pemerintah untuk membubarkan organisasi masyarakat radikal dan anti-Pancasila, reaksi publik beragam. 

Pro dan kontra itu bermuara pada satu pertanyaan dan penantian akan langkah pemerintah selanjutnya dan dalam beberapa diskusi mengenai hal ini, pemerintah dinilai belum lamban dan ragu.