Polemik UU MD3, Fraksi Nasdem Desak Pimpinan DPR Konsultasi dengan Presiden

MONITOR, Jakarta – Ketua Fraksi Nasdem DPR RI Jhonny G Plate meminta agar pimpinan dewan segera melakukan konsultasi dengan Presiden Jokowi. Desakan ini mencuat seiring munculnya pro kontra revisi Undang-Undang MD3 yang baru disahkan dalam rapat Paripurna, Senin (12/2) kemarin. 

Hal itu disampaikan Jhonny saat melayangkan interupsinya dalam rapat Paripurna pembukaan masa sidang, di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (5/3).

"Kami meminta pimpinan DPR mengagendakan rapat konsultasi dengan Presiden untuk mencabut kembali usulan dalam UU MD3," kata Jhonny.

Ia mengatakan, dalam menjaring aspirasi pada masa reses dewan kemarin, banyak masyarakat yang mempertanyakan terkait dengan UU MD3 tersebut. Masyarakat, klaim Jhonny, meminta agar segara DPR RI melakukan konsultasi dengan presiden dalam rangka mencari jalan keluar terhadap polemik tersebut.

"Masyarakat yang kami jumpai memohon dengan hormat agar pimpinan DPR segera berkonsultasi kepada presiden mencari jalan untuk mencabut kembali keputusan Paripurna terkait UU MD3 itu," paparnya.

"Bila saja ini dapat dilakukan pimpinan DPR dan dalam konsultasinya menemukan jalan keluar yang terbaik dengan mencabut kembali usulan tersebut, maka akan mendapat apresiasi dan dukungan hebat dari masyarakat di tanah air," pungkas anggota komisi XI DPR RI itu.

Untuk diketahui, pasca disahkannya revisi UU MD3 menjadi UU bukan tanpa mengahasilkan kontroversi diantara mengenai pasal yang dimaksud soal penghinaan terhadap parlemen, pasal tentang memberikan wewenang kepada Polri untuk menghadirkan seseorang dalam rapat DPR, hingga pasal izin Presiden dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terhadap anggota DPR yang tersangkut persoalan hukum.

Bahkan, serangkaian pasal tersebut juga membuat Presiden Jokowi 'galau' untuk membubuhkan tandatangannya.