Perundingan Tahap Kedua Pemerintah-Freeport Dimulai

Monitor, Jakarta – Tim Perundingan Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia (PT FI) laksanakan pertemuan besar untuk mencapai kesepakatan bersama. Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Igansius Jonan berharap pertemuan-pertemuan kedepan akan berjalan semakin produktif guna membahas empat hal yakni stabilitas investasi, divestasi, kelangsungan operasi setelah 2021 dan pembangunan smelter. 

Hadir dalam pertemuan sebagai anggota Tim Pemerintah dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BKPM, Kejaksaan Agung, dan Perwakilan dari Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika serta wakil dari masyarakat adat Kamoro dan Amungme.

Tim perunding memiliki waktu hingga lima bulan kedepan untuk mencapai kesepakatan bersama. Namun, Menteri ESDM berharap kesepakatan dapat dicapai dalam waktu lebih cepat. “Sesuai kesepakatan bersama selama ini antara Pemerintah dengan PT Freeport, kita diberi waktu untuk menyelesaikan secara keseluruhan hal-hal yang berkaitan dengan keberlangsungan PT Freeport Indonesia ini sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017 ini. Jadi kita masih ada waktu lima bulan. Tapi harapan Pak Menteri sebelum lima bulan kalau memang bisa terselesaikan dalam waktu satu atau dua bulan itu beliau lebih memberikan apresiasi untuk percepatan tim perundingan,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Teguh Pamudji saat jumpa pers usai Tim Perunding antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia (PT FI) melaksanakan pertemuan pertama (kick off meeting) hari ini, Kamis (4/5).

Selain berharap waktu perundingan dapat diselesaikan lebih cepat, Menteri juga meminta perundingan kedua belah pihak membahas empat hal secara keseluruhan dalam satu paket. “Pak Menteri menyampaikan bahwa ada empat hal yang harus dibahas didalam perundingan bersama dengan Freeport. Pertama, mengenai stabilitas investasi, itu hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan fiskal, perpajakan baik pusat maupun daerah. Selanjutnya yang kedua, mengenai divestasi, yang ketiga mengenai kelangsungan operasi setelah 2021, kemudian yang keempat adalah pembangunan smelter. Pak Menteri memberikan penegasan, penekanan, bahwa keempat substansi pembahasan ini harus dilaksanakan secara satu paket. Itu yang menjadi catatan kami, bekal kami di Tim Perundingan untuk melaksanakan berdasarkan pedoman maupun arahan dari Pak Menteri,” ungkap Teguh.

Sementara itu, CEO Freeport McMoRan Inc, Richard C Adkerson yang hadir pada pertemuan tersebut menyampaikan bahwa PT FI menyambut baik pertemuan ini dan berharap dapat menghasilkan solusi terbaik untuk kedua belah pihak. “Freeport sangat menyambut baik pertemuan ini, kita memiliki perkerjaan dan isu yang harus didiskusikan. Freeport berharap kedepan ada pertemuan yang mengarah kepada pencapaian win-win solution,” ujar Adkerson.

Terkait rencana PT FI yang sebelumnya pernah akan membawa masalah ini ke arbitrase internasional, Adkerson menambahkan bahwa pihaknya tidak ingin hal ini berlanjut ke arbitrase dan berharap antara Pemerintah dan Freeport mencapai kata sepakat. “Kami tidak pernah berharap hal ini berlanjut ke arbitrase. Sepanjang terdapat kemajuan yang mengarah pada resolusi kedua belah pihak yang dapat kita sepakati bersama, maka tidak ada arbitrase,” lanjutnya.