MONITOR, Jakarta – Sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung rencananya masih akan dikaji ulang, sehingga dalam hal ini Pemerintah dengan DPR RI telah sepakat untuk mengkaji ulang sistem pilkada langsung tersebut.
Dengan begitu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan bahwa pihaknya sepakat dengan adanya wacana pengkajian ulang tersebut.
Ia menuturkan, apabila berkaca pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dimana DPR telah sepakat untuk menggunakan sistem pemilihan melalui Pemerintah dan DPR. Namun, dikatakannya pada saat itu bahwa kesepakatan tersebut dikatakan batal yang kemudian SBY mengeluarkan Perppu untuk menggunakan sistem Pilkada langsung.
“Dulu sudah semuanya oleh DPRD kan,di DPR sudah setuju. Cuma SBY keluarkan Perppu. Jadi saya kalau dikembalikan ke DPRD, oke,” kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4).
Zulkifli mengungkapkan kalau untuk sistem pemilihan tidak langsung dia sangat menyetujuinya. Sebab, menurutnya, pada sistem pemilihan tidak langsung dapat meminimalisir jumlah maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT).
“Karena kalau begini caranya tidak usah OTT, tangkap saja semua. (Kemudian) biayanya mahal, Jatim-Jateng-Jabar berapa saksinya, 90 ribu orang (biayanya mencapai) ratusan miliar. Negara nggak jamin kan,” ungkapnya.
Dengan begitu, Ketua MPR RI itu menegaskan kalau sistem pemilihan kepala daerah tersebut memang perlu diperbaiki dan dikaji ulang agar tidak terus-terusan menjadi masalah.
“Jadi sistemnya harus diperbaiki, kalau tidak diperbaiki kan begini terus,” tandasnya.
Sebagai Informasi, pada sebelumnya Ketua DPR Bambang Soesatyo dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Thahjo Kumolo pernah mewacanakan
untuk mengevaluasi sistem pilkada langsung. Yang kemudian untuk di evaluasi sehingga ada kemungkinan yang menghasilkan sistem pemilihan kepala daerah nantinya melalui DPRD.