Ketua F-PKS Ingatkan Pemerintah soal Pengelolaan BUMN

MONITOR, Jakarta – Fraksi PKS DPR RI kembali mempersembahkan Diskusi Publik, kali ini dengan tema "Jangan Jual BUMN". Dalam diskusi ini, hadir sejumlah narasumber diantaranya Anggota Komisi VI DPR Adang Daradjatun, Deputi Meneg BUMN Fajar Harry Sampurno, Direktur Eksekutif IRES Marwan Batubara, Dirut PT Inalum Budi Gunadi Sadikin dan Dirut PT Antam Arie Prabowo Ariotedjo. 

Jazuli Juwaini selaku Ketua Fraksi PKS menyatakan, diskusi tersebut tujuannya untuk membedah tren kebijakan pemerintah terhadap BUMN antara lain menyangkut holding sejumlah BUMN, sekuritisasi aset, bahkan penjualan saham dan aset BUMN yang menimbulkan polemik dan kritisi masyarakat luas.

"Ini adalah bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, apalagi kebijakan menyangkut holding, sekuritisasi, penjualan saham dan aset BUMN ini menimbulkan polemik dan mendapatkan kritisi dari masyarakat luas serta berdampak terhadap penguasaan aset strategis negara," terang Jazuli.

Melalui forum diskusi itu, Fraksi PKS ingin membedah permasalahan ini secara transparan agar publik bisa secara objektif menilai. Jazuli PU berharap, pemerintah dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambilnya. 

"Diskusi ini bagian dari fasilitasi agar pemerintah dan BUMN dapat menjelaskan kepada publik sehingga setiap kebijakan atas perusahaan pelat merah ini akuntabel dan tidak terkesan ada yang ditutup-tupi. Apalagi sampai negara dan rakyat dirugikan nantinya akibat kebijakan ini," jelas Jazuli.

Bagi Fraksi PKS sendiri, kata Jazuli, pemerintah hendaknya berpikir strategis soal pengelolaan BUMN ini semata-mata untuk kepentingan jangka panjang bagi rakyat, bangsa, dan negara. Tidak sembarang jual aset BUMN, terlebih karena alasan-alasan jangka pendek soal likuiditas, kebutuhan membiayai infrastruktur, bayar hutang yang jatuh tempo, atau sekadar cari untung sesaat. 

"Kita bukan anti asing, ini soal akuntabilitas dan keberpihakan pada aset strategis nasional yang pembiayaannya juga bersumber dari uang rakyat, maka harus jelas akuntabilitasnya," tekan Jazuli. 

Anggota Komisi I ini meminta agar pemerintah berhati-hati betul karena salah-salah aset BUMN yang dikuasai swasta asing justru merugikan negara akibat negara kehilangan kontrol kepemilikan dan pengelolaan lalu rakyat dirugikan dan hanya bisa gigit jari seperti "penumpang angkot" di negerinya sendiri.