MONITOR, Jakarta – Partai Golkar segera menyiapkan nama pelaksana tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Timur menyusul ditetapkannya Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko (NSW) sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap.
Ya, pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Jawa Timur itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait perizinan dan pengurusan jabatan di Pemkab Jombang. Penetapan tersangka tersebut dilakukan KPK pada Minggu (4/2) kemarin.
"Partai Golkar saat ini masih menggodok nama-nama yang akan dijagokan sebagai calon Plt dan itu berasal dari pengurus DPP Golkar," kata Politisi Golkar Ace Hasan Syadzily di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/2).
Langkah cepat tersebut, lanjut Ace, diambil Golkar agar kinerja partainya tak terganggu, mengingat dalam waktu dekat Jawa Timur juga menjadi salah satu daerah yang melangsungkan Pilkada Serentak 2018. Beberapa nama yang digadang bakal jadi Plt diantaranya Gatot Sudjito, Taufik Hidayat, Adies Kadir hingga Zainudin Amali.
"Mungkin saja, ini masih digodok. Dengan nama-nama Plt tersebut agar dapat menggantikan Pak Nyono menjadi panglima dalam rangka kemenangan, tentu bukan hanya Pilkada Jatim, tetapi juga sebagian besar Pilkada di kabupaten/kota di daerah tersebut," paparnya.
Untuk status Nyono sebagai kader Golkar, Ace yang kini duduk di Komisi III DPR RI itu menjelaskan, akan mengikuti proses hukum dalam kasus tersebut.
"Tentu akan mengikuti apa namanya proses hukum karena kan dengan sendirinya ketika beliau diberhentikan sebagai ketua DPD Golkar jatim dan juga dengan sendirinya beliau juga berhenti sebagai bupati ya itu adalah sebagai bentuk komitmen Golkar terhadap pemberantasan korupsi,” tegas Ace.
Untuk diketahui, bersamaan dengan penetapan tersangka NSW, KPK juga menetapkan IS sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat tindak pidana suap terkait perizinan dan pengurusan penempatan jabatan di Pemkab Jombang. IS yang menjabat Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang diduga kuat memberi suap kepada NSW.
Dugaan awal, dana suap tersebut berasal dari kutipan pungutan liar perizinan dan jasa pelayanan kesehatan atau dana kapitasi.