MONITOR, Jakarta – Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan menjadi fokus perhatian Presiden Joko Widodo. Dalam sidang Kabinet Paripurna, Jokowi meminta agar APBN 2018 dikelola secara maksimal untuk mengentaskan kedua problematika tersebut.
Bahkan Jokowi meminta supaya anggaran tersebut ditambahkan. "Anggaran yang berkaitan dengan ini agar betul diperhatikan dan ditambah," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10).
Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyatakan kebijakan hutan sosial akan dilakukan mulai Oktober ini. Melalui kebijakan itu, Jokowi optimis mampu menekan angka pengangguran, memberikan solusi bagi masalah investasi dan ketimpangan.
Jokowi pun mengingatkan, agar para pemangku kepentingan di Kementerian ataupun lembaga non kementerian mempermudah arus usaha. Dia tak ingin pemerintah disebut menghalangi atau mempersulit akses perizinan.
"Karena yang buka bisa ciptakan lapangan kerja, infra mereka. 60 sampai 70 ada di mereka. Makanya tolong yang berkaitan izin investasi diperhatikan," tegasnya.