Ini Alasan Pemerintah Keluarkan Perppu Pembubaran Ormas

MONITOR, Jakarta – Pemerintah merasa perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Pasalnya, jumlah Ormas di Indonesia telah mencapai 344.039 yang telah beraktifitas di segala bidang kehidupan, baik dalam tingkat nasional maupun di tingkat daerah.

"Ormas tersebut harus diberdayakan, didayagunakan dan dibina sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional," kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto saat jumpa Pers di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta Pusat, Rabu (12/7).

Menurut Wiranto, Ormas adalah bagian integral perjuangan bangsa. Sejarah kebangsaan menunjukkan bahwa peran Ormas sangat penting dalam membentuk bangsa ini merdeka dari penjajahan. 

"Namun, dalam kenyataannya saat ini, terdapat kegiatan-kegiatan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia 1945, yang merupakan ancaman terhadap eksistensi bangsa dengan telah menimbulkan konflik di masyarakat," ungkapnya. 

Dia menilai, Undang-Undang nomor 17, tahun 2013 tentang Ormas, telah tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, baik dari aspek substantif terkait dengan norma, larangan dan sanksi serta prosedur hukum yang ada.

Pasalnya, UU Ormas yang ada saat ini  tidak mewadahi asas hukum administrasi contrario actus yaitu asas hukum bahwa lembaga yang mengeluarkan izin atau yang memberikan pengesahan, adalah lembaga yang seharusnya mempunyai wewenang untuk mencabut atau membatalkannya. 

"Pengertian tentang ajaran dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dirumuskan secara sempit, yaitu hanya terbatas pada ajaran Atheisme, Marxisme dan Leninisme, padahal sejarah Indonesia membuktikan bahwa ajaran-ajaran lain juga bisa menggantikan dan bertentangan dengan Pancasila," tandasnya. 

Diketahui, Pemerintah telah menerbitkan Perppu 2/2017 pada Senin (10/7) lalu. Keluarnya Perppu ini diduga berkaitan erat dengan adanya pembekuan ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada beberapa waktu lalu.