MONITOR, Jakarta – Saat melakukan Sosialisasi Empat Pilar di Aula Mitra Nusantara, Pasar Minggu, Jakarta, 30 September 2017, kepada ratusan warga Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan bukan perkara mudah mengurus negara yang baru merdeka.
Ia mencontohkan negara Palestina dan Kosovo meski sudah menyatakan kemerdekaannya namun masih ada negara yang tidak mengakuinya. Untuk itu para tokoh-tokoh Islam rela menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta.
"Para tokoh Islam memahami betul sehingga Proklamasi 17 Agustus 1945 perlu dijaga," ujarnya.
"Tokoh Islam menerima penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta agar Indonesia tetap bersatu," tambahnya.
Belajar dari sejarah tersebut, Hidayat Nur Wahid menegaskan bila bangsa ini membaca sejarah maka tak akan menjadikan ummat Islam sebagai pelengkap penderita.
"Tanpa peran ummat Islam tak akan ada Pancasila dan NKRI," paparnya.
Sebagai mayoritas penduduk Indonesia, menurut Hidayat Nur Wahid, Soekarno paham betul kondisi ini sehingga dalam pidato pada 1 Juni 1945, Soekarno mengatakan di dadanya ada Islam. Tak heran bila Soekarno tak mempermasalahkan Piagam Jakarta namun karena ada lobi Mohammad Hatta kepada tokoh-tokoh Islam maka tujuh kata tersebut dihapus.
Peran tokoh Islam dalam kebangsaan tak hanya itu. Ketika bangsa ini berbentuk Republik Indonesia Serikat, bentuk yang tak sesuai dengan cita-cita proklamasi itu ditolak oleh tokoh dari partai Islam Masyumi, Mohammad Natsir.
"Dengan mosi integral Mohammad Natsir, Indonesia berbentuk kembali menjadi NKRI," paparnya.
Hidayat Nur Wahid dalam kesempatan itu mengajak umat Islam untuk tak terombang ambing sehingga tak produktif. Diharapkan umat Islam jangan sedikit-dikit membi'dah dan mengkufurkan pihak lain.
"Kalau umat Islam hanya membicarakan soal bid'ah, lalu siapa yang akan mengurus Indonesia?" Tanyanya.
Kalau umat Islam antipati kepada negara Indonesia karena dianggap bid'ah, hal demikian akan membuat umat Islam menjadi tak bersemangat dalam mengisi Indonesia.
"Kalau umat Islam tak mengisi Indonesia maka peran itu akan diambil oleh pihak lain," ungkapnya.