Haruskah JK ‘Turun Gunung’ Selamatkan Partai Golkar

Tokoh sangat senior dan dihormati di Golkar, yakni Jusuf Kalla, mengeluarkan ide yang mampu membangunkan nalar kita, yang sempat “terbius” oleh wacana hak imunitas, uji materi ke MK dan ijin presiden terkait dengan status tersangka SN dalam dugaan tindak pidana korupsi E-KTP, yang dilontarkan pengacara SN. Di tengah polemik dugaan keterlibatan SN kasus korupsi E-KTP dan dugaan terjadinya kecelakaan kenderaan ditumpangi SN yang membuatnya dirawat di Rumah Sakit hingga kemungkinan  ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)  oleh KPK terhadap SN, tokoh senior JK ini menyatakan secara tegas bahwa partai Golkar harus segera mencari ketua umum baru menggantikan SN yang sedang dicari KPK. 

Pandangan JK tampaknya tidak sebangun dengan Sekjen IM. Menanggapi usulan JK, Sekjen IM berjawab sangat normatif bahwa masukan dari berbagai pihak, termasuk dari JK, sangat penting. Namun, harus sesuai dengan mekanisme berlaku di partai Golkar. Pandangan IM sangat bisa dimaklumi karena dia berada pada arus utama kekuasaan di internal Golkar. 

Bila kita melihat makna substantif dialektikan antara JK dan IM tersbut, jelas tampak ada perbedaan nyata. Pandangan JK sebagai suatu pemikiran reformis yang dapat membawa perubahan dinamis di tubuh Golkar untuk menyikapi, mengantisipasi dan mengatasi berbagai persoalan terkait kerja politik Golkar ke depan sebagai konsekuensi dari dugaan keterlibatan SN dalam kasus korupsi E-KTP. Pemikiran JK ini sekaligus menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh memiliki good leadership di semua medan.

Berbeda dengan JK, Sekjen IM masih berkutat pada landasan normatif berlaku di Golkar. Sebab, pemikiran IM ini termasuk pada kategori mekanistis, linear dan lebih cenderung status quo. Bertindak mekanistis digunakan untuk menggerakkan roda administratif keseharian organisasi partai, seperti seorang birokrat atau mandor. Bukan untuk strategis. Oleh karena itu, pemikiran IM tersebut sangat tidak memadai ketika Golkar menghadapi persoalan pelik, seperti terkait dengan “drama” perjalanan masalah dugaan kerterlibatan Ketum Partai Golkar dalam kasus korupsi E-KTP yang menempatkan posisi SN sebagai tersangka yang sudah menjadi DPO. Pandangan IM ini, menurut hemat saya, tampaknya menjadi arus utama di tubuh Golkar saat ini. Karena itu, teramat sulit melakukan trobosan baru melakukan perubahan di tubuh Golkar. Kekuatan status quo masih nyata.

Padahal, persoalan dihadapi Golkar kali ini, bukan masalah ringan. Saya memonitor berbagai wacana di berbagai media, pandangan publik terhadap perilaku “dipertontonkan” oleh SN menimbulkan opini publik sangat kurang menguntugkan bagi SN dan Golkar. Respon publik di berbagai media arus utama dan media baru cenderung memberikan kritik sangat tidak produktif bagi SN dan untuk Golkar itu sendiri.

Sekalipun berlawanan dengan arus utama di tubuh Golkar, menurut saya, pandangan JK merupakan solusi terbaik bagi Golkar dalam rangka kerja politik Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 untuk Pileg dan Pilpres serta membangun demokrasi subtansial di tubuh Goklar dan menumbuhkan siliditas murni antar sesama kader Golkar. Untuk itu, ini waktunya bagi JK “turun gunung” menyelamatkan Golkar dengan melahirkan kepengurusan baru, bisa jadi melalui munaslub, tentu harus berbasis pada demokrasi substansial. Jangan sampai terjadi penentuan kepengurusan melalui demokrasi kepalsuan atau hanya demokrasi prosedural.

Oleh karena itu, JK, menurut hemat saya, memiliki kemampuan luar biasa menyelamatkan Golkar. Sebab, JK tokoh senior di Golkar dan dihormati di negeri ini. Selain itu, JK memiliki jaringan ke seluruh DPD dan DPC di seluruh Indonesia, berani, tegas, berfikir dan bertindak reformis, tenang, dapat melakukan komunikasi intens dengan RI-1, saat ini menjadi orang kedua di negeri ini, ia pun sangat kredibel menyelesaian berbagai konflik di tanah air. Tentu yang juga takalah pentingnya, tetap mendukung dan menwujudkan komitmen Golkar mengusung dan memenangkan Jokowi pada Pilpres 2019 sebagaimana sudah menjadi keputusan partai Golkar. Saran saya, JK harus “turun gunung selamatkan Golkar. Now or Never.