MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Subagyo kembali menegaskan pentingnya komitmen pemerintah bersama DPR dalam upaya menyelesaikan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Hal tersebut disampaikan Firman dalam sambutannya selaku Ketua Panitia Workshop "Membangun Komitmen Bersama Pembentuk Undang-Undang Dalam Mencapai Target Program Legislasi Nasional" di Hotel Eastparc Yogyakarta, Rabu (06/9/2017).
"Komitmen pada Prolegnas 2018 pemerintah harus fokus pada UU yang dibutuhkan. Ada 49 RUU yang ditetapkan sebagai RUU Prioritas tahun 2017," ungkap Firman Subagyo.
Politisi senior partai Golkar ini menyayangkan terjadinya inkonsistensi dari pemerintah dan kurangnya hak-hak konstitusional DPR melalui Baleg terkait komitmen untuk membahas UU.
"Sesuai Pasal 22 UUD 1945 Penyusunan UU antara DPR dan Pemerintah. DPR yang berwenang membahas UU dan pemerintah memberi persetujuan, namun pada pelaksanaannya saat ini seolah terbalik. Mereka (pemerintah) yang seringkali menyodorkan UU untuk segera mendapatkan persetujuan dari DPR," tambah Firman.
Legislator yang juga anggota Komisi IV DPR ini mengambil contoh berlarut-larutnya pembahasan RUU Minuman Beralkohol salah satunya karena masalah judul. Sudah delapan kali masa sidang tidak juga menyelesaikan masalah. Padahal secara substansi sudah selesai namun hingga saat ini belum juga disahkan karena belum ada kesepakatan soal judulnya.
"Jangan belum apa-apa, seorang menteri sudah membuat statement untuk tidak melanjutkan pembahasan UU. Pernyataan semacam ini harus dihindari karena bisa menghambat proses legislasi yang sedang berjalan," sergah Firman.
Politisi Dapil Jawa Tengah III ini mengharapkan melalui workshop Badan Legislasi apa yang menjadi rencana strategi pemerintah 5 (lima) tahun kedepan akan menjadi kebijakan dalam proses penyusunan UU, sehingga tidak serta merta muncul di tengah jalan. Juga menjadi sarana mengurai sumbatan-sumbatan dalam proses legislasi nasional.