MONITOR, Jakarta – Dalam masa kerja 100 hari, pasangan Gubernur DKI Jakarta dan wakilnya, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, diminta untuk segera membahas dan menyelesaikan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2018 secara tepat waktu.
Presidium Relawan Anies Sandi (PRAS) Syaiful Jihad menilai, keterlambatan dalam pembahasan RAPBD 2018, akan menjadi preseden buruk dan memulai tradisi melanggar regulasi perundangan.
"Apabila dalam pembahasan diperlukan penyesuaian dengan visi dan misi yang baru, sebaiknya tidak lebih dari 50 persen dalam melakukan perombakan RAPBD 2018," ujar Syaiful dalam keterangannya.
Tidak kalah penting, menurut Saiful, pasangan Aniess-Sandi perlu menjalin komunikasi dengan semua elemen masyarakat yang selama ini selalu memberikan masukan, saran dan kritik terhadap pembangunan Jakarta. Elemen masyarakat itu antara lain dari kalangan pers, tokoh masyarakat, LSM, akademisi, mahasiswa, termasuk dengan cagub-cawagub yang tidak terpilih.
Meski suara Anies-Sandi mencapai 3.240.987 suara (57,96 persen) dengan selisih 15,92 persen dari pasangan Basuki-Djarot yang memperoleh 2.350.366 suara (42,04 persen) dalam Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017, Anies-Sandi "hanya" diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memiliki 26 kursi dari total 106 kursi DPRD DKI Jakarta.
"Dukungan publik dan parlemen penting dibangun secara intensif dalam menjalankan roda pemerintahan. Ini juga harus dilakukan secara dini," terang Syaiful yang merupakan Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS).