Bamsoet Serap Aspirasi Rakyat terkait UU MD3 di Kedai Kopi

MONITOR, Jakarta – Menerima kritik dan aspirasi masyarakat tidak melulu harus selalu dilakukan di gedung parlemen, melainkan bisa dilakukan di mana saja. Termasuk di kedai kopi.

Hal tersebut yang dilakukan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) untuk mendengarkan keluhan masyarakat, terutama pada persoalan penegakan hukum hingga tentang Undang-Undang MD3 dan RUU KUHP.

Terkait masalah UU MD3, Bamsoet mengatakan DPR tengah menunggu keputusan hasil uji materi dari masyarakat di Mahkamah Konstitusi (MK). DPR akan menerima apa pun keputusan MK terkait UU a quo.

"DPR saat ini menunggu hasil MK, karena  percuma juga kalau kami ubah, sebagian masyarakat terlanjur terprovokasi dan terlanjur su’udzon atau berburuk sangka,"kata Bamsoet di Jakarta, Minggu (18/3).

"Jadi, ya lebih baik DPR menunggu saja hasil uji materi di MK. Apakah UU MD3 tersebut telah sesuai atau bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Kami akan menerima apapun keputusan MK," tambahnya.

Ia menjelaskan, UU MD3 dibutuhkan, agar DPR memiliki kekuatan untuk melaksakan tugas yang diberikan oleh rakyat sehingga dapat melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan terhadap pemerintah. 

“Apakah amanat yang diberikan rakyat kepada pemerintah telah dijalankan secara sungguh-sungguh atau tidak?. Apakah APBN yang telah mencapai Rp.2.000 triliun lebih itu digunakan tepat sasaran atau tidak?. Dan apakah aturan serta perundang-undangan yang ada, telah dijalankan dengan benar? serta memperhatikan rasa keadilan masyarakat atau tidak," terang politikus Golkar itu.

Dia pun berulang kali memastikan DPR tetap menerima kritik dan tidak membentengi diri dengan menggunakan UU MD3 tersebut. 

"UU MD3 itu kebutuhan DPR. Kita tidak membentengi diri dengan kekebalan seperti yang dituduhkan. DPR tidak antikritik, tidak anti demokrasi. Justru kami butuh kritik untuk memperbaiki diri agar kami bisa melaksakanan amanat rakyat dengan baik dalam mengawasi pemerintah," pungkasnya.