Pasca Pemerintahan Jokowi menetapkan maritim sebagai visi utama dalam pembangunan, menjadi angin tersendiri bagi kebangkitan kejayaan maritim di republik ini. Secara geografis Indonesia memiliki panjang garis pantai sekitar ±81000 km, dan Total wilayah Indonesia 77% berupa perairan atau tiga kali luas wilayah Indonesia. Mengacu pada kondisi geografis tersebut sebagai negara kepulauan, memang sudah selayaknya Indonesia ditakdirkan sebagai negara maritim. sehingga dibutuhkan sebuah yuridiksi yang kuat dalam memperkuat keamanan dan pertahanan Indonesia sebagai negara maritim.
Bahkan kenyataan Indonesia sebagai negara maritim bukan dibuktikan melalui kondisi geografisnya saja. Secara De Jure melalui Deklarasi Djuanda padea 13 Desember 1957, dunia internasional sudah mengakui Republik ini terbentuk dari berbagai pulau dengan karakteristik, heterogen penduduk dan sumber kekayaan maritim yang sangat luar biasa.
Selain deklarasi Djuanda, momentum sejarah lainnya adalah ketika Delegasi Indonesia mampu menyakinkan forum sidang PBB bahwa laut bagi bangsa Indonesia bukan sebagai pemisah, justru laut adalah pemersatu bangsa yang menghubungkan antara pulau satu ke pulau lainnya. Sehingga forum tersebut sependapat dengan mengesahkan konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional yang dilaksanakan Oleh UNCLOS (United Nations Convention on the Law Sea) pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika. Forum ini juga bedampak pada lahirnya sebuah implementasi penerapan hukum laut internasional UNCLOS 1982 yang menetapkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yang hingga kini masih menjadi acuan batas negara Indonesia.
Namun nyatanya hari ini, selama 72 Tahun Indonesia merdeka. Sektor maritim belum dijalankan secara maksimal. Meskipun pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Soekarno selalu mengumandangkan bahwa Indonesia memang terlahir sebagai negara maritim. melihat secara historis di era Hal kerajaan-kerajaan Nusantara yang mengandalkan potensi laut sebagai basis kekuatannya, baik secara politik, keamanan maupun perdagangan. Sebut saja dua Kerajaan Besar yakni Sriwijaya dan Majapahit yang merupakan kerajaan terbesar di wilayah Nusantara mampu menguasai jalur perdagangan maritim secara global.
Padahal bila potensi tersebut dapat dijalankan dengan maksimal, Indonesia akan menjadi negara yang makmur, dan ditakuti oleh negara lain. Apabila memiliki visi dan perangkat yang jelas sebagai negara maritim yang berdaulat. Seperti apa yang dikatakan oleh Rear Admiral Thayer Mahan yang merupakan pakar maritim dari AS sekaligus Jenderal di US Navy, menyebutkan bahwa salah satu ciri khas negara maritim adalah ketika antara masyarakat dan pemerintahnya memiliki karakter yang kuat dalam mencirikan suatu negara sebagai negara maritim. Bukan sekedar dari letak geogafrisnya saja namun dari semua perangkat harus mendukung.
Indonesia saat ini masih belum memiliki payung hukum yuridiksi yang kuat dalam menggambarkan suatu negara maritim. hal itu dibuktikan dengan banyaknya lembaga yang mengurusi urusan laut, bahkan antara lembaga satu dengan lembaga lainnya saling tumpang tindih, yang seharusnya saling sinergis.
Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia memiliki 13 stakeholder terkait urusan maritim, khususnya Keamanan Laut. Sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya gesekan dan konflik kepentingan di lapangan, karena antara lembaga terkait merasa memiliki wewenang yang sama. Seharusnya masing-masing lembaga memahami peran, tugas dan fungsinya masing-masing sehingga melahirkan sinergitas antara lembaga terkait.
Keberadaan Bakamla RI saat ini menjadi penting sebagai lembaga yang memiliki garis hukum, bahkan di negara-negara maju sudah memiliki coastguard yang mumpuni dalam mengatasi persoalan di laut. Berdasarkan Undang-undang RI No 32 tahun 2014 tentang kelautan, diperlukan Badan Tunggal Non Militer, yang memiliki fungsi melaksanakan peran, tugas, dan fungsinya dengan tetap melakukan koordinasi dengan berbagai skateholder terkait bidang kemaritiman, serta melaksanakan penegakan hukum lewat laut serta keamanan dan keselamatan pelayaran di perairan Yuridiksi Nasional.
Hadirnya Bakamla ini juga sebagai acuan dasar yang mencirikan suatu negara memang layak dikatakan sebagai negara maritim, wajib memiliki semacam coast guard yang memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab secara de facto dan de jure bagi kepentingan nasional maupun internasional khususnya di bidang kemaritiman. Kehadiran Bakamla RI juga diharapkan bisa bisa menjadi Pusat Informasi Keamanan Maritim Nasional yang memiliki fungsi sebagai sarana dan prasarana bagi lembaga terkait agar bisa sinergis, efektif dan efesien.
Pentingnya Membangun Wawasan Maritim
Joewono Sudarsono menjelaskan bahwa masalah pertahanan dan keamanan adalah masalah bersama suatu bangsa, yang memiliki prinsip anyone,anywhere, anytime. Dimana setiap warga negara harus bersatu pada dalam menjaga keutuhan NKRI dari setiap ancaman apapun. Khususnya dalam menjaga kedaulatan maritim suatu bangsa bukan hanya tugas Bakamla ataupun lembaga terkait lainnya. Namun setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama.
Bahkan Rear Admiral Alfred Thayer Mahan dalam teori Sea Power menjelaskan tentang apabila suatu negara dikatakan sebagai negara maritim apabila warga negaranya memiliki karakter khusus dalam urusan laut. Sehingga apabila penduduk sudah memiliki visi besar tentang maritim, disinilah perlu ada peran pemerintah dalam memberikan doktrin berupa visi kemaritiman guna membangun kesadaran setiap warga negara bahwa laut adalah sumber kekuatan dan kesejahteraan bangsa. Ketika seorang warga negara sudah memiliki visi kemaritiman, secara tidak sadar memberikan motivasi tersendiri bahwa menjaga kedaulatan laut menjadi hal yang utama, dan banyaknya sumber daya potensial yang harus dijaga.
Disinilah fungsi yang bisa dijalankan oleh BAKAMLA RI untuk bisa memberikan kesadaran dan pemahaman kepada setiap warga negara tentang kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim memiliki berbagai ancaman baik potensial maupun faktual yang akan senantiasa dihadapi oleh Indonesia, meliputi tindak pelanggaran dan tindak pidana seperti pembajakan, perompakan, penyelundupan, pencurian kekayaan alam, hingga pencemaran lingkungan laut akibat limbah berbahaya dan beracun.
Dalam kaitannya memberikan pemahaman wawasan maritim bagi setiap warga negara, harus mengajak berbagai macam elemen terutama para pemuka agama yang memiliki basis pesantren khususnya di kawasan pesisir. Dimana para santri pun bisa diajak terlibat dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Bahkan Bakamla bisa sinergis kepada kementerian terkait, seperti Kementerian Agama yang memiliki kewenangan dalam mengurusi para santri. Bisa menambahkan kurikulum pendidikan maritim sebagai acuan dasar bagi para santri untuk bisa memahami apa itu maritim secara lebih konferehensif.
Bila mengacu dari sejarah, datangnya Islam dibumi nusantara tidak bisa dilepaskan dengan hal yang terkait maritim. ketika para walisongo menyebarkan islam, menjadikan pesisir pantai sebagai pusat peradaban yang meliputi kegiatan keagamaan, ekonomi dan budaya. Karena ketiga elemen tersebut juga menjadi penentu maju atau tidaknya suatu bangsa.
Santri juga memiliki komitmen yang kuat dalam membangun kejayaan maritim di bumi nusantara. Hal tersebut tidak terlepas dari Peran Gus Dur Presiden Republik Indonesia ke 4 yang juga seorang santri namun memiliki wawasan maritim yang luar biasa. Gus Dur sudah mampu membaca soal potensi ekonomi kelautan yang dimiliki bangsa ini, di era itu beliau sudah berbicara bahwa perlu adanya reorientasi ekonomi dari daratan ke lautan. Yang selama ini tidak pernah digarap secara optimal. Dengan 75% mayoritas lautan, dan secara letak geografis Indonesia yang sangat strategis. Berada di kawasan Asia Pasific yang merupakan kawasan sentral perekonomian dunia, tempat dua arus niaga bertemu silih berganti. Disitulah Indonesia memiliki peluang kunci sebagai penyeimbang pembangunan ekonomi di kedua lautan tersebut.
Namun untuk membangun penguatan pembangunan ekonomi maritim perlu dibangun juga kekuatan pertahanan dan keamanan laut yang mumpuni. Sehingga antara peran sipil dan militer dapat saling sinergis dalam menguatkan pertahanan dan keamanan laut tersebut. Dengan demikian hanya ada 2 (dua) institusi yang menyelenggarakan pengendalian laut, yakni aspek Pertahanan (Militer) oleh TNI AL dan Aspek Keamanan (Sipil Nonmiliter) oleh Bakamla RI. Sehingga diperlukan adanya perumusan Kebijakan Nasional yang mengatur secara tegas untuk mengintegrasikan dan memberdayakan Puskodal Bakamla RI sebagai Pusat Informasi Keamanan Maritim Nasional dengan dukungan stakeholder terkait dalam mengurusi urusan bidang maritim.
3 Tahun Bakamla RI, Perlu mendorong penguatan Pesantren Maritim
Tepat 15 Desember nanti Bakamla RI akan memasuki usia yang 3 tahun, sebuah umur yang masih sangat muda. Namun di usia tersebut Bakamla RI sudah memiliki berbagai macam terobosan dalam menjaga keamanan di laut. Oleh karena itu untuk menggapai tujuan Bakamla perlu merangkul semua pihak termasuk merangkul Ulama dan Santri dalam mewujudkan tugas-tugas Bakamla sebagai Coastguard Indonesia yang professional dan efisien.
Issue-issue ancaman keamanan maritim di era global seperti sekarang sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi suatu negara. seperti issue-issue kerusakan lingkungan di laut, illegal fishing dan stabilitas keamanan kawasan juga harus dipersiapkan secara dini bagi suatu negara, khususnya bagi negara seperti Indonesia yang notabenenya di kelilingi oleh laut harus memiliki perangkat yang kuat dalam menjaga stabilitas tersebut.
Bahkan firman Allah sudah menyebutkan bahwa akan terjadi tanda-tanda kerusakan di muka bumi khususnya di laut, akibat ulah manusia. Seperti dalam termaktub dalam Surat Ar-rum ayat 41 yang artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).
Ayat ini menjadi acuan bagi kita bahwa sudah diingatkan untuk berbuat baik kepada alam semesta, khususnya menjaga laut sebagai karunia yang luar biasa dari Sang Maha Pencipta. Disinilah peran penting Bakamla RI sebagai lembaga negara yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga Laut Indonesia dari berbagai macam ancaman. Perlu menggandeng Ulama dan Santri sebagai bentuk dukungan doa dan moril. Karena pemerintah tidak boleh sendirian dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Bakamla RI juga perlu mendorong penguatan Pesantren diseluruh Indonesia yang memiliki letak geografis di pesisir pantai untuk memberikan pemahaman pendidikan wawasan maritim. Sehingga bisa mengajak masyarakat sekitar pentingnya menjaga keseimbangan pesisir pantai dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Selain itu santri juga perlu diberikan beasiswa studi ketika kuliah nanti untuk bisa fokus dalam hal-hal yang berkaitan dengan dunia maritim.
Oleh karena itu, mulai saat ini diperlukan upaya pembinaan kepada santri agar memiliki wawasan kemaritiman yang berkiblat pada ketetapan Al-Qur’an, salah satunya dapat dilakukan melalui peran lembaga pendidikan (formal atau non-formal), guna tergali dan terbinanya generasi muda bahari yang tidak hanya pintar, tapi benar dan bermoral dalam mengelola potensi lautan.
Santri juga kedepannya bisa dilibatkan dalam pelestarian laut, melihat kondisi laut yang saat ini sangat memprihatinkan. Melalui pesantren maritim, selain pengembangan ekonomi masyarakat pesisir. Santri bisa diajarkan bagaimana menanama pohon bakau sebagai salah satu cara mengurangi abrasi dilaut.
Karena seperti yang kita ketahui bersama, Erosi dan Abrasi laut sering terjadi pada daerah pantai yang gundul. Abrasi sendiri diartikan sebagai pengikisan atau penggerusan daratan yang diakibatkan oleh berbagai macam hal diantaranya gelombang. Salah satu cara mencegah abrasi ini yaitu dengan menanam pohon bakau atau reboisasi, sehingga gelombang yang datang kecepatan dan tenaganya bisa di redam oleh tanaman bakau ini. Tanaman bakau (mangrove) juga merupakan tempat bagi berbagai macam biota yang hidup di laut, sehingga keberadaanya sangat penting bagi pelestarian lingkungan wilayah di pantai dan laut.
Santri juga bisa dilibatkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, untuk tidak buang sampah sembarang di pesisir pantai. Khususnya pesisir pantai yang dihuni oleh para nelayan. Yang identik dengan kawasan kumuh. Padahal dahulu di era walisongo, pesisir pantai merupakan pusat peradaban masyarakat, dimana terjadinya berbagai macam pertukaran arus budaya, ekonomi hingga politik terjadi disana. Khususnya dalam penyebaran agama islam yang begitu massif di kawasan pesisir.
Oleh karena itu penting sekali bagi Bakamla RI dalam melibatkan santri untuk sama-sama mewujudkan poros maritim tersebut. Dengan menjadi kembali pesantren sebagai basis peradaban maritim. dimana seluruh masyarakat pesisir bisa dilibatkan secara aktif dalam menjaga kelestarian pesisir, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Yang hari ini identik dengan kemiskinan, dan jauh dari kata sejahtera. Selamat Ulang Tahun BAKAMLA RI.